PALU, NEWSURBAN.ID — Gubernur Rusdy Mastura-diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Ir. HM Faizal Mang, MM menghadiri pembukaan Inception Workshop Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII) bertempat di Hotel Paramasu, Selasa (10/1).
CEO YRII Nanang S. Dirja menyampaikan tujuan kegiatan untuk menjaring masukan-masukan. Terkait implementasi program pemulihan mata pencaharian dan peningkatan ekonomi bagi 2500 rumah tangga penyintas bencana 2018 di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Program tuturnya terdiri dari Sustainable Livelihood Recovery Through Islamic Social Enterprise (SULRISE) dan Livelihood Recovery in Post Disaster Area (LIREPDA) dengan masa waktu program 2 tahun.
Baca Juga: Gubernur Rusdy Mastura Hadiri Perayaan Natal TNI Polri dan ASN di Marannu: Semoga Damai Sorga Damai di Bumi
Program ini sekaligus melengkapi program-program terdahulu YRII di Palu dan Sigi untuk pemulihan sekolah-sekolah terdampak; Pemberdayaan ekonomi masyarakat; Pembagian sembako; Santunan kepada anak yatim piatu dan lain-lain.
“Kami (YRII) sudah melakukan pembangunan dan perbaikan di sana sini. Dan banyak sekali yang ikut membantu dengan Kami dalam rangka mengembalikan kondisi masyarakat,” ujar CEO menerangkan aktivitas kemanusiaan YRII di Sulteng.
Atas kebaikan tersebut Gubernur Rusdy Mastura lewat Asst. Faizal Mang berterima kasih dan mengapresiasi kinerja YRII untuk mengembalikan kondisi masyarakat terdampak.
Baca Juga: HUT 56 Polisi Kehutanan, Rusdy Mastura: Terus Semangat Jaga Hutan
Gubernur kata asisten sangat antusias dan turut memberi selamat khususnya atas program SULRISE dan LIREPDA yang-diresmikan lewat pelaksanaan Inception Workshop.
Ia juga meminta supaya perangkat daerah membantu YRII dalam pengawasan kedua program agar tepat sasaran.
“Dengan memverifikasi bahwa tiap rumah tangga selaku penerima program betul-betul layak menerimanya. Sesuai dengan kriteria,” tegas asisten.
Baca Juga: Pentas Seni Al Azhar Festival 2022 Dibuka Gubernur Rusdy Dihadiri Wali Kota Palu
Di antara kriteria yang dimaksud seperti penyintas yang tinggal di area intervensi; Rumah tangga tidak mampu; Memiliki minat usaha; Bukan PNS dan anggota TNI/Polri atau pensiunan instansi terkait; Serta tidak memiliki mobil dan lebih dari 5 hektar tanah.
“Semoga program ini jadi momentum untuk memantik ekonomi masyarakat Kita yang terdampak,” pungkasnya.
Turut hadir di acara pejabat yang mewakili dinas teknis seperti BPBD, Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM; BAZNAS; Akademisi UNTAD dan UIN Datokarama; perwakilan organisasi disabilitas dan pelaku usaha kecil. (bap/ysf)
