MetroNewsPendidikanSulsel

Danny dan UNICEF Duduk Bersama Bahas Penanganan Anak Tidak Sekolah

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) menerima kunjungan UNICEF Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, di Amirullah, Selasa (16/8).

Pertemuan tersebut membahas terkait masalah pendidikan dan sosial. Khususnya soal Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) yang menjadi program UNICEF Indonesia.

Turut hadir mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Muhyiddin, Kepala Dinas Sosial Aulia Arsyad, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Achi Soleman.

Pimpinan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku Hengky Widjaja memuji upaya pemerintah kota dalam mengentaskan anak tidak sekolah melalui penggandaan rombongan belajar.

Baca juga: Bunda PAUD Makassar Tekankan Perlunya Pendidikan Anak Usia Dini

“Kami berharap solusi yang disampaikan pak wali ini bisa menjadi salah satu penyelesaian anak tidak sekolah,” kata Hengky Widjaja.

Untuk menyelesaikan masalah anak tidak sekolah di Makassar, UNICEF memberi dukungan teknis bekerja sama dengan instansi terkait.

Seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pendidikan dalam hal pengembangan strategi pengentasan anak tidak sekolah.

Baca juga: UNICEF: Sulsel Provinsi Pertama Mengembangkan Rencana Aksi Penanganan Anak Tidak Sekolah

Salah satunya melakukan pendataan anak tidak sekolah di empat kelurahan. Yakni, di Kelurahan Rappocini, Barombong, Tallo, dan Lembo

“Hasilnya ada 306 anak tidak sekolah (ini untuk semua tingkatan). Ini akan kita bikin strategi dan disingkronkan dengan program semua anak harus sekolah,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto merasa senang mendapatkan dukungan dari UNICEF terkait upaya penanganan anak tidak sekolah.

Baca juga: Danny Tuntaskan Masalah Anak Putus Sekolah Lewat Lorong Wisata

Apalagi masalah pendidikan menjadi konsen Danny sejak periode pertama ia memimpin. Salah satunya melalui program semua anak harus sekolah.

Karena itu, pihak Pemkot Makassar melalui Dinas Pendidikan melakukan pendataan jumlah anak putus sekolah di 1.095 Lorong Wisata tahun ini.

“Caranya itu nanti SD bikin SMP dan SMP bikin SD. Jadi penyebab tidak sekolahnya itu harus kita tahu, semua harus diukur” tutupnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button