TAKAOKA, NEWSURBAN.ID — Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Firman Hamid Pagarra, paparkan PAKINTA di forum internasional. Ia menjadi pembicara pada “Regional Workshop on Strengthening Property Tax Management to Enhance Local Revenue” di Takaoka, Jepang pada hari Selasa 05 September 2023.
Pelatihan workshop yang-diselenggarakan oleh Asian Development Bank ADB, mengundang 23 peserta dari 10 negara yakni Armenia, Kamboja, Indonesia, Kyrgyz Republic, Laos, Nepal, Philipina, Tiongkok, Sri Langka, dan Thailand. Dari Indonesia ada 2(dua) peserta lainnya yakni Direktur Pendapatan Kemendagri, Hendriwan Imron dan Mirni Sumiyati, Analis Pajak Direktorat Pendapatan Dirjen Keuangan Daerah.
Selain Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, ada beberapa narasumber internasional lainnya. Di antaranya, Stephane Gil (Senior International Property Tax Consultant, ADB), Paul Bidanset (International Property Tax Management Consultant-IT System ADB), Krishna Pathak (Senior Public Management Officer, ADB), Sirinun Maikong, (Economist, Tax Policy Bureau, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance, Thailand) dan Roy Kelly, (Professor Emeritus of the Practice of Public Policy, Sanford School of Public Policy, Duke University).
Baca Juga: Transaksi Pembayaran PBB Capai 2,1 Miliar di F8, Booth Bapenda Makassar Lampaui Target
Mantan Kadis DPM-PTSP ini memaparkan tentang peningkatan PAD Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar yang-ditopang oleh adanya aplikasi PAKINTA (Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi) dan juga pemetaan peta blok Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2).
“Semenjak adanya PAKINTA, terjadi kenaikan pembayaran PBB dari kisaran angka Rp180 di Tahun 2021 menjadi Rp213 Milliar di Tahun 2022. Begitupun dengan adanya pemetaan peta blok PBB yang berbasis GIS di 2 (dua) kecamatan Manggala dan Tamalate di Tahun 2022. Sehingga kenaikan dari total 98,428 Nomor Objek Pajak di tahun 2021. Menjadi 108,192 Nomor Objek Pajak di Tahun 2022” tegas Firman.
Lebih jauh, mantan alumni S2 Australia ini menjelaskan bagaimana Public Engagement dalam hal pemetaan peta blok PBB. Melibatkan peran dari Tokoh Masyarakat, Ketua RT, Ketua RW demi mengetahui detail titik lokasi NOP dari para wajib pajak.
Baca Juga: Tingkatkan Keahlian Pemeriksa Pajak, Bapenda Makassar Gandeng PKN STAN
“Dengan adanya kedua sistem tersebut PAKINTA. Dan Pemetaan Peta Blok PBB menjadikan kondisi PAD Kota Makassar menjadi Rp1,3 Trilliun tahun sebelumnya. Dan akan menuju PAD Rp2 Trilliun sesuai dengan yang tercantum dalam Visi dan Misi Kota Makassar,” ujar Firman Pagarra.
Acara pelatihan ini di buka oleh Wali Kota Takaoka, Yuki Kakuda. Dan juga di ikuti oleh Senior Consultant dari PASCO dan JICA (Japan International Cooperation Agency). Workshop berlangsung dari tanggal 4 hingga 8 September 2023 di 2 (dua) Kota yakni Takaoka dan Tokyo, Jepang. (*)
