MAKASSAR, NEWSURBAN.ID ā Kabar mengenai kemungkinan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Selatan yang akan menunjuk karteker Ketua KONI Kota Makassar beredar di kalangan pengurus cabang olahraga (cabor), menyusul penahanan Ketua KONI Makassar, Ahmad Susanto, karena kasus korupsi.
Penunjukan karteker ini kabarnya dilakukan karena KONI Makassar sebelumnya mengusulkan calon pelaksana tugas (Plt) Ketua yang tidak berasal dari unsur Wakil Ketua. Hal ini,ditanggapi tegas oleh KONI Sulsel yang menolak usulan tersebut.
“Karena bukan unsur Wakil Ketua yang-diusulkan, (maka) KONI Sulsel menolak,” demikian kutipan salah satu putusan yang-dikirimkan oleh KONI Sulsel kepada KONI Makassar.
Baca Juga:Ā Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Makassar, Ahmad Susanto Kenakan Rompi Pink dengan Tangan Terborgol
Menyikapi wacana penunjukan caretaker tersebut, Maulana Yusdianto, S.Pd., SH., salah seorang pengurus KONI Makassar, memberikan klarifikasi.
Dia menegaskan bahwa KONI Sulsel seharusnya menghargai proses dan mekanisme yang berlaku di internal KONI Makassar.
“Hargailah proses pleno KONI Makassar. Jangan terkesan ingin memaksakan kehendak. Apalagi sudah ada konsultasi dengan KONI Pusat yang menyatakan bahwa Plt. Ketua bisa-dijabat oleh pihak selain Wakil Ketua,” ujar Maulana.
Baca Juga:Ā Komisi D DPRD Makassar Desak Pemkot Cairkan Dana Hibah KONI 2024
Ia juga menambahkan bahwa KONI Makassar tidak memenuhi syarat untuk-dipimpin karteker hanya karena ketuanya terlibat kasus hukum.
Menurutnya, berdasarkan Pasal 30 AD/ART KONI, karteker hanya dapat-ditunjuk ketika organisasi KONI belum terbentuk atau jika musyawarah olahraga tidak dapat-diselenggarakan.
“Teman-teman pengurus KONI Provinsi harus berhati-hati. Jangan gegabah dalam menentukan caretaker. Harus menghargai proses dan mekanisme organisasi yang ada di KONI Makassar,” kata Maulana.
Baca Juga:Ā Rakernas KONI 2023, Yasir Machmud Usul Pengurus Pusat Segera Terbitkan PO Baru
Saat ini, KONI Makassar sudah menetapkan Mochtar Djuma sebagai Plt. Ketua KONI Makassar dalam rapat pleno pada Senin, 13 Januari 2025.
Penetapan tersebut di lakukan setelah dua unsur Wakil Ketua tidak bersedia mengemban tugas sebagai Plt.
KONI Makassar pun merujuk pada konsultasi dengan KONI Pusat yang menyatakan bahwa penunjukan plt. Ketua sah, meskipun bukan berasal dari unsur wakil ketua, asal-disepakati dalam rapat pleno.
Sebagai Plt, tugas Mochtar Djuma akan berlangsung maksimal enam bulan untuk mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota. (*)
