JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan tepat sasaran, khususnya pada sektor unggulan berbasis potensi lokal.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” yang digelar di Balai Kartini, Senin (25/5/2026).
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan sinergi lintas lembaga sangat penting untuk mempercepat pengembangan ekonomi daerah. Kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, hingga kementerian teknis sektor riil dinilai menjadi kunci penguatan ekonomi nasional dari daerah.
“Berbagai tantangan dinamika global saat ini tidak boleh menyurutkan optimisme Indonesia. Justru inilah saat untuk membuktikan bahwa kekuatan Indonesia salah satunya berasal dari kekuatan ekonomi daerah,” ujar Friderica.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
KNPED 2026 turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti.
Selain itu, sejumlah kepala daerah juga hadir, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay.
Friderica menjelaskan, sejak 2024 OJK telah mengembangkan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang berfokus pada optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk membangun ekosistem pendukung.
Hingga kini, Program PED telah diimplementasikan di 40 kabupaten dan kota dengan fokus pada sektor agrikultur dan ekonomi kreatif, termasuk di Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko menegaskan Program PED diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita terus mendorong PED ini semakin luas agar bisa memberikan kontribusi nyata di daerah melalui berbagai kolaborasi yang membangun ekosistem program prioritas,” katanya.
Sementara itu, Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemerintah pusat, kata dia, terus mendorong percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi ekonomi, hilirisasi industri, hingga pengembangan industri semikonduktor dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mokhamad Misbakhun, menilai sektor jasa keuangan memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pembiayaan yang tepat sasaran dapat memperkuat UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
“Saya memberikan apresiasi kepada OJK yang terus mengonsolidasikan sektor jasa keuangan dengan pemerintah daerah melalui percepatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” ujar Misbakhun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menambahkan, kolaborasi pusat dan daerah menjadi faktor utama dalam mewujudkan ekonomi daerah yang kuat dan produktif.
“Pertumbuhan tidak dimulai dari angka, tetapi dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan hingga rumah tangga,” kata Juda.
Fokus Program PED di Berbagai Daerah
Program PED dijalankan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemetaan potensi ekonomi unggulan daerah melalui TPAKD, membangun kolaborasi lintas sektor, memperkuat dukungan pembiayaan sektor jasa keuangan dan sektor riil, hingga pemanfaatan produk keuangan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Di Sumatera Selatan, Program PED difokuskan pada pengembangan ekosistem kopi dari hulu hingga hilir. Produksi kopi Indonesia pada 2025 tercatat mencapai 832,7 ribu ton dan berpotensi meningkat hingga 1,2 juta ton per tahun melalui optimalisasi produktivitas lahan dan penguatan industri olahan kopi dengan valuasi mencapai Rp129 triliun.
Di Jawa Timur, program diarahkan pada pengembangan ekosistem susu sapi perah guna memperkuat rantai nilai pangan nasional. Nilai ekonomi sektor ini mencapai Rp49,5 triliun dengan penguatan melalui peningkatan produktivitas, adopsi teknologi, dan perluasan akses pembiayaan.
Sementara di Jawa Tengah, PED mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan komoditas padi, jagung, dan rajungan yang memiliki potensi ekonomi hingga Rp1.684 triliun.
Adapun di Jakarta, Program PED mendorong pengembangan ekonomi kreatif, termasuk sektor film dan konten kreatif dengan potensi nilai mencapai Rp2.130 triliun pada 2029.
OJK menyebut ekosistem PED didukung oleh berbagai lembaga jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kapasitas daerah, dengan melibatkan sedikitnya tiga jenis lembaga jasa keuangan dalam setiap program.
Ke depan, OJK akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memperluas implementasi Program PED di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis potensi daerah dan penguatan rantai nilai ekonomi.
