BANDUNG, NEWSURBAN.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri jasa keuangan dan seluruh pemangku kepentingan menyelenggarakan 6.446 kegiatan literasi dan inklusi keuangan sepanjang Oktober 2026. Rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 tersebut menjangkau lebih dari 798 ribu peserta di seluruh Indonesia.
Selain memperluas jangkauan edukasi keuangan, BIK 2026 juga mencatat capaian signifikan dalam perluasan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Hingga akhir pelaksanaan kegiatan, tercatat pembukaan 7,21 juta rekening perbankan, 2,07 juta rekening pasar modal, 5,38 juta polis asuransi, 2,07 juta rekening perusahaan pembiayaan, 4,63 juta rekening pegadaian, serta 5,87 juta akun fintech.
Capaian tersebut mencerminkan komitmen OJK bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus meningkatkan pemahaman dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Financial Expo (FinExpo) 2026 di Trans Studio Mall Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/10/2026).
Dicky menegaskan, perluasan akses keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Dengan demikian, pemanfaatan layanan keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keuangan keluarga.
“Industri keuangan itu kuncinya cuma satu, kalau masyarakat percaya,” kata Dicky.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan industri jasa keuangan. Karena itu, OJK terus mendorong pelaku industri menghadirkan produk dan layanan yang transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Dicky juga menekankan bahwa berbagai program literasi dan inklusi keuangan perlu diarahkan pada tujuan yang lebih luas, yakni meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga.
Upaya tersebut sejalan dengan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, 22 Oktober 2026.
Pembentukan DNKK diharapkan memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara sehat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
BIK 2026 Jangkau Kelompok Prioritas dan Daerah 3T
Pelaksanaan BIK 2026 juga mengedepankan pemerataan akses keuangan dengan menjangkau masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta berbagai kelompok prioritas.
Kelompok tersebut meliputi perempuan, pelajar dan pemuda, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pekerja sektor informal, petani dan nelayan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat perdesaan.
Pembukaan Puncak BIK dan FinExpo 2026 turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, pimpinan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), asosiasi, dan Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi Keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kecakapan masyarakat dalam mengelola keuangan sebagai fondasi membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
“Cerdas dalam memperoleh uang, cerdas dalam membelanjakan uang, dan cerdas dalam menyimpan uang,” ujar Dedi.
Ia juga mengajak masyarakat menerapkan pola pengelolaan keuangan secara bijak, mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan, serta menghindari perilaku konsumtif dan penggunaan pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menyampaikan bahwa kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif.
“Melalui momentum FinExpo 2026 ini, kami berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat sehingga akses keuangan semakin luas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, peternak, dan berbagai sektor produktif lainnya,” kata Darwisman.
Darwisman juga memaparkan sejumlah kegiatan edukasi dan inklusi keuangan yang diselenggarakan Kantor OJK Provinsi Jawa Barat selama rangkaian BIK 2026.
Pertama, edukasi keuangan bagi pelaku UMKM di wilayah Bogor, Bekasi, dan Purwakarta melalui 15 kegiatan yang menjangkau 4.500 peserta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola arus kas, menyusun pencatatan keuangan, serta mengakses pembiayaan secara bijak.
Kedua, edukasi keuangan kepada sekitar 2.000 santri Daarut Tauhiid pada 10 Oktober 2026 yang disertai seremoni pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel).
Program tersebut diharapkan dapat menanamkan budaya menabung, kedisiplinan, serta kemampuan mengelola keuangan sesuai prinsip syariah sejak dini di lingkungan pesantren.
Ketiga, peringatan Pekan Tuli Internasional bertema “Menuju Kesetaraan Melalui Inklusi Keuangan” pada 24 Oktober 2026 di Sentra Wyata Guna, Kota Bandung. Kegiatan ini menjangkau sekitar 400 peserta penyandang disabilitas.
Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Expo Bazar yang menghadirkan 25 UMKM penyandang disabilitas, edukasi dan literasi keuangan bagi penyandang disabilitas tuli, penyerahan Simpanan Pelajar (SimPel) dan buku literasi keuangan kepada 10 sekolah luar biasa (SLB) di Kota Bandung, serta perlombaan bagi pelajar SLB dan masyarakat umum.
FinExpo 2026 Hadirkan Pameran dan Edukasi Keuangan
FinExpo 2026 berlangsung pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 di Trans Studio Mall Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal.
FinExpo menghadirkan pameran produk dan layanan dari berbagai pelaku usaha jasa keuangan serta pelaku UMKM. Pengunjung juga dapat mengikuti beragam kegiatan edukatif dan interaktif, mulai dari gelar wicara, lokakarya, kompetisi, hingga hiburan.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat berkesempatan memperoleh informasi secara langsung mengenai manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
OJK akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkualitas.
Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan literasi keuangan serta mendorong pemanfaatan layanan keuangan formal guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
