BONE, NEWSURBAN.ID — Realisasi APBD tahun anggaran 2022 Kabupaten Bone, di nilai cukup lamban. Hal ini dikarenkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bone, tidak serius berkerja dan jauh dari kata maksimal dalam bekerja.
Hal itu dibenarkan Kepala BPKAD Kabupaten Bone, Najamuddin saat mengikuti rapat gabungan Komisi DPRD Bone, Senin (20/6/2022).
Ia menjelaskan bahwa APBD tahun 2022, hanya 2 triliun 269 miliar lebih. Yang terealisasi sebesar 836 milyar lebih. Dengan persentase pendapatan yaitu 36, 86 persen.
“Bila kita bandingkan pendapatan di tahun 2021 pendapatan yakni senilai 38,70 persen. Jadi ada keterlambatan kita sebesar 1,84 persen,” jelas Najamuddin.
Baca juga: Apkasi Menyoroti Belanja Pemda Berpotensi Melebihi APBD 115 Persen
Ia mengaku keterlambatan diakibatkan Dinas DBMCKTR program kerja yang masih belum terealisasi. Dikarenakan Dinas tersebut kekurangan orang-orang pekerja.
Mendengar pensentase tersebut semua anggota DPRD Bone menyoroti atas realisasi anggaran tentang belanja operasi para OPD yang berdanding terbalik belanja modal.
“Saya mau mengatakan dua item APBD ini, adalah belanja operasi dan belanja modal. Kalau saya mendengar persentase masing-masing OPD memang sudah ada yang mencapai 40 persen. Tapi sebenarnya bukan itu, yang ingin di capai di maksud 40 persen itu adalah belanja operasi yang kita mau itu belanja modalnya pak,” kata Ketua Komisi I DPRD Bone, Saifullah Latif.
Baca juga: Dewan Berkeras Tuntut TAPD Akomodasi Pokir, Rapat RAPBD 2022 di Banggar DPRD Bone Terhenti
Menurutnya, belanja modal dan belanja operasi itu tidak berbanding lurus. Karena belanja operasi itu tidak di nikmati oleh rakyat.
“Bukan kepentingan rakyat, tapi lebih pada kepentingan OPD itu sendiri. Tetapi yang kita mau adalah belanja modalnya. Dan ini tidak berbanding lurus belanja modal dan belanja operasi. Ini sudah masuk di triwulan ke 2, bahkan di akhir ini. Kita ingin mengetahui apa problematif secara tehnis sehingga belanja modal sangat minim,” tegas Saifullah Latif
Sorotan juga datang dari Fraksi Gerindra, Fahri Rusli, beberapa OPD memiliki realisasi anggaran yang cukup minim tidak hanya melihat dari DBMCKTR.
Baca juga: Dinilai Lecehkan Lembaga, Anggota DPRD Kecam OPD Bone Tak Hadiri Rapat Pembahasan Ranperda
“Di sini ada 5 OPD yang hadir. Ada Dinas Pertanian, Pendidikan, Pertambangan dan Dinas Perkimtan. Saya sependapat teman-dewan lainnya alasannya. Sehingga realisasi anggaran itu sanga mimin di Kabupaten Bone,” ujarnya.
Lanjut Rusli, “Saya mau bertanya kepada para OPD yang hadir di sini. Apakah anggaran itu sudah ada sama Bapak-Bapak ini, kalau sudah ada saya minta apa alasannya sehingga realisasi anggarannya sangat minim,” ucapnya.
“Kalau memang uang itu belum ada di kas kepara OPD ini berarti itu kesalahan keuangan. Di situ intinya,” kata Fahri Rusli.
Baca juga: DPRD Bone Harap Anggaran Media Jadi Satu Pintu di Dinas Kominfo
Ia pun menambahkan kalau Keuangan Kabupaten sudah menyalurkan anggaran ke semua OPD. Lantas OPD berdiam diri tidak tahu tidur atau bagaimana ini yang harus kami soroti.
“Para OPD juga yang hadir di sini jangan merasa kami benci. Kami melakukan fungsi pengawasan dan juga sebagai pertanggung jawaban kami terhadap masyarakat sebagai wakil rakyat,” papar Fahri Rusli. (Fan/*)
