NewsSulsel

Lantik 737 Pejabat, Plt Gubernur Minta Baca Ulang 2 Poin Pakta Integritas

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID Pemprov Sulsel berkomitmen terhadap kebijakan nasional, di mana Presiden Jokowi menginstruksikan reformasi birokrasi melalui restrukturisasi perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional. Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menerapkan instruksi itu.

Hal itu tampak saat Andi Sudirman Sulaiman melakukan pengambilan sumpah dan janji serta pelantikan pejabat. Yakni, jabatan administartor (Eselon III) dan jabatan pengawas (Eselon IV) serta pejabat fungsional di lingkup Pemprov Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 31 Desember 2021.

Plt Gubernur Sulsel melantik sebanyak 737 pejabat. Terdiri dari 116 Pejabat Eselon III, 257 Pejabat Eselon IV dan 364 Pejabat Fungsional.

“Yang pertama pelantikan (306 pejabat) fungsional. Hari ini ada fungsional, administrator dan pengawas. Ini tidak lain adalah untuk melaksanakan instruksi Bapak Presiden dalam rangka penyetaraan struktur organisasi beralih ke fungsional,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Andi Sudirman menekan dalam arahannya terkait integritas. Artinya, penguatan paling kuat kinerja dari ASN adalah memperlihatkan dedikasi dan integritas terhadap pekerjaan, bukan terhadap atasan.

“Ini yang selalu saya bilang bahwa yang terbaik itu profesionalitas, di mana loyal pada pekerjaan,” sebutnya.

“Selamat bekerja, saya tidak mau bilang selamat mendapatkan jabatannya. Saya bilang selamat bekerja karena apapun posisinya adalah sebuah amanah,” lanjutnya.

Pada pelantikan tersebut, Andi Sudirman meminta dua poin pada pakta integritas bagi pejabat administrator dan pengawas dibacakan sebanyak dua kali. Yakni, poin nomor 6 tarkait penyimpangan integritas dan poin nomor 8 terkait target kinerja dan kesediaan meletakkan jabatan.

“Tadi saya minta diulang bahwa terkait berkinerja dengan baik,” ucapnya.

Adapun, pada poin 6) Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas kepada Gubernur Sulawesi Selatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannnya; dan poin 8) Bila saya tidak mencapai target kinerja, saya siap meletakkan jabatan.

Keseriusan Pemprov Sambut 2022

Sedangkan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi menyatakan, ini menujukkan keseriusan Pemerintah Provinsi untuk masuk di 2022 di mana orientasi kerja berubah dari strukturalis menjadi fungsionalis.

“Tentunya, para pejabat fungsional yang dilantik harus melakukan penyesuaian pola kerja. Karena berbeda pola kerja struktural dengan fungsional,” ujarnya.

Selain itu, BKD Sulsel dengan Biro Organisasi akan melakukan evaluasi atas kebijakan baru ini. “Sangat terbuka dengan yang namanya penyesuaian, jika ada ketidaksesuaian akan kita evaluasi selama enam bulan,” tegasnya.

Kekerjasama dengan BPSDM Sulsel juga dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka.

“Karena peralihan ini, mereka mungkin ada yang kaget. Jadi kita harus meningkatkan keahliannya melalui pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan instasi vertikal di pusat. Di mana instansi teknisnya akan meramu semua model kompetensi yang menjadi persyaratan pada model jabatan fungsional,” paparnya. (hm/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com