PALU, NEWSURBAN.ID — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Mamun Amir menekankan agar pada APBD 2022 seluruh OPD membuat program dengan rincian anggaran. Bukan sebaliknya, mengusulkan anggaran lalu membuat programnya. Wagub Mamun Amir menyampaikan penegasan itu, saat memimpin rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) APBD Sulteng dan Kabupaten/Kota TA. 2021, di Pagombo, Selasa (8/2).
Pada rapat itu, hadir mendampingi Wagub Sulteng, Pj. Sekda Provinsi Ir. Faisal Mang, MM, Asisten Prekonomian dan Pembangunan Dr. Rudy Dewanto, MM dan hadir seluruh Kepala OPD Provinsi Sulawesi Tengah.
Kepala Biro Adm Pembangunan Drs. Arfan , M,Si. Selaku Sekretaris TEPRA, pada rapat itu, melaporkan realisasi APBD TA. 2021 sebesar Rp. 4.311.742.882.868, dari total APBD Sebesar Rp. 4.669.877.792.403 dan Sisa Anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 358.134.909.535 atau 7,67%.
“Realisasi Keuangan terdiri dari Realisasi Belanja Operasi Sebesar Rp. 3.261.345.360.993 atau sebesar 92,94% dari sisa Anggaran Belanja Operasi Sebesar Rp. 247.804.032.132,” sebut Arfan.
Selanjutnya, kata dia, realisasi Belanja Modal Rp. 493.481.253.719 atau 89,45% dan terdapat sisa Anggaran Belanja Modal Sebesar Rp. 58.229.294.942.
Sementara, realisasi Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp. 23.674.085.565 atau sebesar 48,97% terdapat Sisa Anggaran Belanja Transfer sebesar Rp. 27, 434.727.017. Atau sebesar 51,03%.
Sedangkan, realisasi Belanja Transfer Sebesar Rp. 533.242.182 590 atau sebesar 95,11% terdapat Sisa Anggaran Transfer sebesar Rp. 27.434 727.017.Atau 4, 89%.
Serapan Anggaran Terbaik Kabupaten Poso
Arfan juga menyampaikan, sesuai hasil TEPRA Kabupaten dan Kota Palu TA. 2021, Realisasi Anggaran Terbaik adalah Kabupaten Poso peringkat I dengan Realisasi APBD TA. 2021 sebesar 93,6%. Lalu Kabupaten Parigi Moutong 93,6%, dan Kabupaten Tojo Una Una 92,5%.
Penyerapan realisasi APBD paling rendah TA. 2021 adalah Banggai Laut sebesar 72,7%.
“Untuk Realisasi Anggaran Terbaik di OPD Provinsi, Peringkat Terbaik I adalah Inspektorat. Kmeudian, Terbaik II adalah Diskominfo, Terbaik III adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Menyusul Polisi Pamong Praja Terbaik IV, dan Peringkat V adalah Badan Pendapatan Daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Mamun Amir, menyampaikan salam hangat dari Gubernur. “Bapak Gubernur belum dapat bersama kita sehubungan dengan kegiatan yang harus beliau ikuti juga sangat penting,” Wagub Mamun Amir.
Ia juga menyampaikan selamat melaksanakan tugas kepada seluruh pejabat yang mendapat amanat dan kepercayaan. “Selamat menjalankan tugas kepada semua pejabat yang memperoleh tugas yang baru. Dan kepada semua pejabat agar terus melaksanakan tugas dengan baik,” harap Wagub.
Wagub Harap Gread Biru
Kepada peserta rapat, Mamun Amir menyampaikan bahwa harapan pimpinan untuk realisasi anggaran setiap OPD. “Kita harapkan masuk Grade Biru dan lebih maksimal dengan harapan semua anggaran dapat termanfaatkan dengan baik,” harap Mamun Amir.
Karena itu, ia meminta ke depan akan ada penghargaan untuk realisasi setiap 3 bulan kepada OPD yang berkinerja baik. Hal itu, kata dia, untuk memberikan motivasi kepada OPD agar mempercepat realisasi anggaran APBD Sulteng di masing-masing OPD.
“Walapun hasil Evaluasi TEPRA secara Nasional sampai dengan bulan Oktober 2021 Prov. Sulawesi Tengah masuk pada 10 Besar Realisasi anggaran terbaik. Namun, kita harus terus melakukan pembenahan untuk kemajuan daerah,” kata Mamun Amir.
Pangkas Biaya Operasional
Wakil Gubernur juga menyampaikan Kepala Daerah yang posisi anggarannya masuk Grade Merah karena biaya Perjalan Dinas Tidak Terealisasikan. Hal itu, sehubungan dengan adanya efesiensi dan juga anggaran biaya tamu tidak mungkin dipertanggungjawabkan karena tamu Sangat Kurang.
“Dengan kondisi Covid, jadi sisa anggaran biaya tamu banyak menjadi Silpa,” ungkapnya.
“Untuk itu saya menegaskan untuk pelaksanaan anggaran harus Sengsara membawa Nikmat. Jangan Nikmat membawa Sengsara dan harus efesien serta efektif,” harap Wagub.
Mamun Amir juga menyampaikan untuk perencanaan ke depan harus pola program yang-disertai uang. Bukan sebaliknya, uang menyertai Program.
“Kalau Program di sertai uang bisa saja OPD mendahulukan Biaya Operasional OPD. Sehingga program utama seperti gaji, serta anggaran visi dan misi pembangunan harus utama. Sisanya baru biaya operasional,” tuturnya.
Wakil Gubernur juga meminta agar seluruh program dan Kegiatan APBD Sulteng TA. 2022 harus di pastikan untuk menyelesaikan masalah. “Bukan menimbulkan masalah baru. Kepada Kepala OPD yang di berikan amanah kewenangan saya minta agar dapat menjalankan kewenangan tersebut dengan baik,” tegas Wagub.
Selain itu, Wagub Mamun Amir menegaskan agar program dan kegiatan OPD harus mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Yakni, infrastruktur jalan dan infrastruktur pendukung pendukung daerah Sulawesi Tengah menjadi daerah pendukung atau penyangga Ibu Kota Negara Baru. (hms/ysf)
