MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mendorong pengakuan produk dalam negeri saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan Perekonomian Daerah di Baruga Pattingalloang Rujab Gubernur Sulsel, Kamis 24 Februari 2022.
Pada pertemuan ini, hadir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono serta Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Secara virtual, turut hadir pihak dari Kemenkes, LKPP dan BPKP. Rakor membahas terkait kebijakan peningkatan pembelian dan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menggalakkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Luhut mendorong aksi afirmatif bagi produk dalam negeri. Hal ini diyakini akan berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya UMKM.
Aksi afirmatif bagi produk dalam negeri tak terlepas dari peran Pemerintah Daerah memiliki daya beli yang besar. Hal ini mendorong terciptanya permintaan terhadap produk dalam negeri sehingga tercapai proses industrialisasi, penciptaan lapangan kerja dan investasi serta pertumbuhan UKM/IKM.
“Hal ini bentuk nyata keberpihakan kepada pelaku usaha adalah melalui belanja Pemerintah Daerah untuk produk dalam negeri,” kata Luhut.
Tindaklanjut aksi afirmasi dapat dilakukan, di antaranya Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) membeli produk dalam negeri melalui e-Purchasing dan e-Tendering minimal 40% dari anggaran belanja untuk mencapai Rp 200 Triliun. Hal itu, menurut dia, merupakan bentuk implementasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Selain itu, dia mengharapkan, pemerintah daerah bersama Kemendagri, Kemenperin, Kemenparekraf, Kemenkop UKM dan LKPP, mempercepat pembentukan e-catalog lokal, pendataan UKM/IKM/Artisan lokal untuk ditayangkan pada e-katalog/toko daring. Sementara untuk pengadaan melalui e-Tendering agar mencantumkan syarat wajib penggunaan produk dalam negeri pada kontrak kerjasama. Pemerintah daerah bersama bangsa Indonesia agar mengembangkan sistem ekonomi berbasis ICT, terutama terkait digitalisasi dan onboarding UMKM ke e-katalog lokal.
Integrasi Data Pengadaan SIRUP
Pemerintah daerah bersama Kemendagri, LKPP dan BPKP juga diharapkan mengintegrasikan data pengadaan pada SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan SIMDA (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Sedangkan Kemenkes bersama Kemenperin, LKPP, BPK dan BPKP dapat membentuk kelompok kerja peningkatan belanja pengadaan alkes, farmasi dan alkes non medikal produk dalam negeri dengan melibatkan berbagai pelaku kepentingan sesuai Pasal 5 dari Keppres 15/2021 tentang tim gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia.
“kalau Rp 400 triliun kita bisa belanjakan melalui e-katalog, maka akan menciptakan lapangan kerja yang luar biasa. Karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, dengan Rp 400 triliun itu setara dengan 1,71% pertumbuhan ekonomi. Itu akan menciptakan lapangan pekerjaan satu juta lebih,” jelas Luhut.
Luhut Puji Kepemimpinan Andi Sudirman
Luhut pun memuji Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Plt Gubernur Andi Sudirman yang mendorong dalam aksi Bangga Buatan Indonesia.
“Saya kira akan menjadi satu kesatuan. Sinergi antara Pemerintah dan Bank Indonesia berjalan dengan baik. Pak Gubernur Andi Sudirman dengan jajarannya bahu-membahu mensukseskan. Karena pada dasarnya nanti juga akan menciptakan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah ini,” ungkapnya.
Dengan belanja pada e-katalog menurut Luhut, maka semua sistem terkoneksi secara digitalisasi.
“Dan ujungnya akan mengurangi korupsi karena semua terdigitalisasi, orang tidak bisa lagi penyelewengan karena semua angka sudah terekam dalam e-katalog,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendukung upaya pemerintah dalam belanja melalui e-katalog.
“Dengan katalog lokal akan bermanfaat bagi daerah dalam memeratakan perekonomian, khususnya bagi UMKM kita. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Nasional. Apalagi sistem belanja barang dan jasa tercatat secara elektronik sehingga lebih transparan dan akuntabel,” kata Sudirman.
Jika semua penanganan di pemerintahan dapat terlaksana secara terpadu, terintegrasi dan holistik, akan menjadi solusi dalam penyelesaian banyak masalah. (cr/*)
