MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel) Amson Padolo menghadiri Rapat Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Penyediaan Akses Internet Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikas dan Informasi (Kominfo) di Balla Lompoa II Ballroom, Hotel Harper Perintis Makassar, Kamis, 7 April 2022.
Rapat kunjungan kerja yang di hadiri Kepala Diskominfo kabupaten/kota se-Sulsel tersebut memiliki agenda spesifik terkait dengan penyediaan akses internet BAKTI Kominfo di Provinsi Sulawesi Selatan yang merujuk pada Peta Jalan Digital 2021-2024.
Baca Juga: Diskominfo-SP Sulsel Integrasikan SIMRS Se-Sulsel
Dalam sambutannya, Amson Padolo mengatakan terdapat 5 (lima) poin penting yang menjadi amanat Presiden Joko Widodo dalam upaya kita mempercepat transformasi digital di Indonesia, salah satunya adalah perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.
“Poin ini adalah salah satu poin terpenting, sekaligus menjadi poin yang dari pengalaman kami di Pemprov Sulsel menjadi poin yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Setiap kunjungan koordinasi maupun konsultasi dari pemerintah kabupaten/kota yang kami terima, sebagian besar melaporkan betapa peningkatan akses dan infrastruktur digital menjadi harapan masyarakat luas,” kata Amson Padolo.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun Diskominfo-SP Prov. Sulsel sejak tahun 2019, masih ada sekitar 563 titik blank spot di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021-2022, melalui program pembangunan infrastruktur digital non-3T, BAKTI Kominfo bersama provider terkait merencanakan menuntaskan 131 titik blank spot yang tersebar di 9 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dengan membangun BTS.
Baca Juga: Diskominfo-SP Gowa Terima Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik 2021 dari KI Sulsel
“Tentunya, atas nama pemerintah kabupaten/kota terkait, kami sangat berterima kasih untuk hal tersebut. Namun, kerja kita belum usai, karena masih banyak titik-titik blank spot lainnya yang menunggu perhatian pemerintah. Bahkan, beberapa titik blank spot yang di laporkan masyarakat masih terletak pada kabupaten/ kota yang sama yang menjadi objek pembangunan infrastruktur/BTS non – 3T di tahun 2022,” tambahnya.
Amson juga menyampaikan, percepatan elektronifikasi transaksi keuangan sementara ini juga terus di galakkan Pemprov Sulsel. Sebagai bagian dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang di gagas oleh Bank Indonesia. Salah satu tujuannya, agar pendapat daerah dapat meningkat dengan meminimalisir kelalaian dan kelemahan transaksi secara tunai.
“Namun, kendala yang di hadapi tetap pada seputar infrastruktur digital. Sebagai contoh, beberapa pelabuhan yang di rencanakan akan menggunakan elektronifikasi transaksi, belum dapat di laksanakan. Karena tidak adanya akses seluler ataupun internet di kawasan tersebut,” lanjutnya.
Baca Juga: Amson Padolo Hadiri Rakernas Indonesia Satu Data
Karena itu, ia sangat berharap dengan kehadiran Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI tersebut. Keinginan masyarakat akan terbangun meratanya pembangunan infrastruktur digital di Indonesia dapat di wujudkan.
“Kami yakin kegiatan ini akan membawa perubahan yang sangat baik dan mempercepat pembangunan digital di daerah ini. Bagaimanapun juga, kehadiran infrastruktur digital yang baik adalah kunci dasar terwujudnya ekosistem digital. Yang akan di rasakan manfaatnya bagi pemerintah daerah dan seluruh masyarakat”, tutupnya.
Sementara itu, Ketua Tim Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI, Bambang Kristiono dalam pengantarnya menjelaskan. BAKTI saat ini, memiliki empat layanan publik, seperti penyedia akses internet, penyedia BTS, Palap Ring serta satelit multifungsi.
Baca Juga: Diskominfo-SP Gowa Terima Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik 2021 dari KI Sulsel
“Khusus penyediaan akses internet, BAKTI bahkan secara berkelanjutan melakukan program ini dengan berkesinambungan. Komisi I DPR RI ingin terus memastikan bahwa BAKTI Kemkominfo dapat terus bekerja untuk rakyat secara baik dan tepat sasaran. Khususnya untuk wilayah 3T, yaitu terdepan, terpencil dan tertinggal. Bahkan, menurut data Kemkominfo pada tahun 2020 hingga 2021, BAKTI Kemkominfo telah mendistribusikan layanan penyediaan akses internet ke lebih dari 15. 000 titik di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Ia juga berharap, melalui pertemuan tersebut pihaknya dapat mendengarkan paparan dari BAKTI Kementerian Kominfo. Untuk mengetahui sejauh mana keberlanjutan terkait program penyediaan akses internet BAKTI Kementerian Kominfo di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang merujuk pada Peta Jalan Digital 2021-2024 mendatang.
Rapat kunjungan kerja yang juga diisi dengan sesi pemaparan materi oleh Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi (TI). Untuk Badan Usaha BAKTI, Dhia Anugrah Febriansa dan sesi tanya jawab dengan peserta rapat tersebut, di akhiri dengan pertukaran cinderamata dan sesi foto bersama. (ar/*)
