WAKATOBI, NEWSURBAN.ID — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan sikap sejumlah kementerian/lembaga yang masih mengedepankan ego sektoral dalam menjalankan tugas di lapangan.
Tradisi buruk tersebut menimbulkan sejumlah persoalan serius, seperti banyak lahan yang tak kunjung tersertifikasi di daerah, terutama pulau-pulau kecil.
Jokowi mencontohkan Suku Bajo yang sebagian besar menggantungkan hidup di pesisir dan di atas perairan. Mereka tidak kunjung memperoleh sertifikat lahan. Hal ini terjadi, lantaran tidak adanya komunikasi yang baik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN); Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca Juga: Jokowi bersama Mega dan Puan Akan Resmikan Masjid At-Taufiq
“Ini ternyata ributnya antarkementerian,” ujar Jokowi dalam Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis, 9 Juni 2022.
Kepala Negara juga menyampaikan alasan setiap kementerian yang tak kunjung memberikan sertifikat lahan. Seperti, Kementerian ATR yang berdalih itu sebagai haknya KKP.
“Tidak bisa, Pak. Ini adalah kawasan hutan lindung karena ada koral, terumbu karang, itu hak kami,” ujar Jokowi mencontohkan argumentasi KLHK.
Baca Juga: Presiden Jokowi Target RI Jadi Produsen Utama Produk Berbasis Nikel
Menurut dia, sejak dulu, masalah yang terjadi berkutat di sekitar itu. Kementerian/lembaga yang seharusnya jalan beriringan demi mempercepat program, malah berseteru atas nama ego sektoral.
Belum lagi, kata Jokowi, adanya perselisihan yang kerap terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Ini kalau diterus-teruskan, tidak akan rampung persoalan negara ini. Masalahnya kelihatan, solusinya juga kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral. tulah persoalan kita,” ucap dia.
Baca Juga: Jokowi Beberkan Strategi Gas dan Rem yang Sukses Tekan Covid-19
Tidak hanya dalam penerbitan sertifikat tanah, masalah ego sektoral sering menghambat percepatan pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol. Proyek-proyek jalan bebas hambatan dulu bisa berhenti belasan bahkan puluhan tahun karena kendala pembebasan lahan.
“Karena apa? Karena tidak komunikasi antara BPN dan daerah, antara BPN dan Kementerian PU-pera. Ada yang berhenti 20 tahun, ada yang 10 tahun. Sampai saya harus ke lapangan. Ini perosalan apa kok enggak rampung-rampung? Ternyata karena kita sendiri. Lucu banget kita ini,” tutur Jokowi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Kunjungi Stand Dekranasda Sulsel di Event Inacraft 2022
Dia memberi peringatan terakhir kepada seluruh pejabat pusat maupun daerah untuk saling terbuka, bisa bekerja sama, dan bersinergi dengan baik. Presiden menegaskan tidak mau lagi mendengar adanya keributan antarkementerian/lembaga dan pemda dalam menjalankan program prioritas nasional.
“Saya tidak bisa lagi memberi toleransi terjadinya kerugian negara, kerugian masyarakat akibat ego sektoral. Itu sudah setop, cukup!” tegas dia. (bs/cr)
