NEWSURBAN.ID, JAKARTA – Nilai tukar rupiah melemah hingga Rp18.145 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 2 November 2026 di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas keuangan nasional dan mengantisipasi dampak gejolak pasar internasional.
Dalam siaran pers Nomor 04/KSSK/Pers/2026 yang diterbitkan di Jakarta, 3 November 2026, KSSK menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, kebijakan moneter AS yang ketat, serta perubahan sentimen investor terhadap pasar negara berkembang. Arus modal keluar dari pasar saham domestik turut menjadi perhatian otoritas.
Tekanan Global Membayangi Rupiah
Kondisi pasar keuangan internasional masih menghadapi ketidakpastian. Harga energi global bertahan tinggi akibat konflik geopolitik, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS atau US Treasury tetap tinggi seiring ekspektasi kebijakan moneter dan besarnya defisit anggaran negara tersebut.
Situasi itu mendorong investor lebih berhati-hati dalam menempatkan dana pada aset negara berkembang, termasuk Indonesia. KSSK menilai perubahan aliran modal dan penguatan dolar AS dapat memengaruhi nilai tukar serta kondisi pembiayaan di pasar domestik.
Meski rupiah tertekan, sejumlah indikator eksternal Indonesia masih memberikan penyangga. Neraca perdagangan sepanjang Januari–September 2026 mencatat surplus USD10,61 miliar. Pada September saja, surplus mencapai USD3,36 miliar.
Arus investasi portofolio asing juga menunjukkan perbaikan pada awal triwulan IV. Hingga 23 Oktober 2026, Indonesia mencatat arus masuk bersih sebesar USD0,04 miliar, terutama melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Secara kumulatif, arus masuk bersih investasi portofolio sejak Januari mencapai USD13,23 miliar.
Cadangan Devisa Jadi Penyangga
Cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 tercatat USD146,3 miliar. Posisi tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, lebih tinggi daripada standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
KSSK menilai fundamental ekonomi domestik dan respons kebijakan yang adaptif tetap penting untuk meredam dampak gejolak global. Keempat anggota KSSK, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, akan terus memantau perkembangan ekonomi serta memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan.
Otoritas juga menekankan perlunya langkah kebijakan yang terukur agar tekanan eksternal tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas terhadap sistem keuangan.
KSSK dijadwalkan kembali menggelar rapat berkala pada Januari 2027 untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi dan risiko stabilitas keuangan nasional.
