NasionalNewsParlemenSulsel

Kunker Komisi V DPR RI, Pj Gubernur Bahtiar Perlihatkan Peta Baru Administrasi Sulsel

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin, perlihatkan peta baru administrasi Sulsel kepada komisi V DPR RI.

Pj Gubernur Bahtiar perlihatkan peta baru administrasi Sulsel itu, saat terima kunjungan Kerja Komisi V DPR RI. Dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi persiapan mudik lebaran tahun 2024 di Sulsel, Jumat, 5 April 2024.

Hadir Wakil Ketua Komisi V DPR RI A Irwan Darmawan Aras beserta anggota Djenri Alting Keintjem, Sarce Bandaso Tandiasik, Hamka B Kady, Sumail Abdullah, Muhammad Aras, Muhammad Fauzi dan Eddy Santana Putra. Serta mitra Komisi V dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG dan Basarnas, serta bupati dan wali kota se-Sulsel.

Baca Juga: Bersama Pj Gubernur Sulsel, Komisi V DPR RI Pastikan Kesiapan Lahan Pembangunan Stadion di Makassar

Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi V DPR RI selama ini. Khususnya Anggota Komisi V DPR RI Sulsel yang telah banyak membantu pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya koneksi antara infrastruktur darat, laut, dan udara.

Menurutnya, infrastruktur di Sulsel harus siap menghadapi lanskap baru ekonomi Indonesia. Pj Gubernur menyoroti peluang terbaru. Hal ini dikaitkan dengan hadirnya ibu kota negara baru di IKN, Kalimantan Timur. Serta peluang konektivitas secara lokal, regional, maupun global.

“Peluang terbaru ini harus kita tangkap,” kata Bahtiar, saat menerima Kunjungan Kerja Komisi V di Kantor Gubernur Sulsel.

Baca Juga: Tebar 100 Ribu Benih Ikan, Pj Gubernur Sulsel Ajak Masyarakat Rawat Bendungan Bili-Bili

Gubernur berharap Sulsel dapat berperan sebagai penyangga IKN, terutama dalam hal pangan. Sulsel memiliki posisi strategis sebagai kota terbesar yang berdekatan dengan IKN, serta potensi pengembangan kawasan industri yang terus dilakukan.

Ia pada kesempatan ini memperlihatkan peta administrasi baru Sulsel. Peta baru yang memandang wilayah ini dari berbagai sudut, termasuk pesisir, laut, dan udara.

Peta baru landscape ekonomi ini memasukkan gugus kepulauan Sulsel yang berbatasan dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara.

Baca Juga: Hadiah Lebaran, 2.341 PPPK Pemprov Sulsel Terima SK

Menurutnya, Peta ini tidak hanya mencakup pesisir dan daratan, tetapi juga menyoroti laut dan udara di sekitarnya. Peta ini memberikan gambaran yang jelas tentang potensi ekonomi dan sumber daya alam yang-dimiliki oleh wilayah Sulsel.

Peta baru Sulsel secara global membuka peluang baru bagi kawasan ini dalam mengembangkan ekonomi dan potensi wilayahnya. Dengan konsep dan reorientasi ekonomi yang-diintegrasikan dengan Lintang Utara, Sulsel dapat memperluas jangkauan pengaruhnya secara global.

Pj Gubernur Bahtiar mengajak Komisi V DPR RI, pemangku otoritas, kementerian, dan lembaga yang beroperasi di bidang infrastruktur di Sulsel untuk memiliki frekuensi dan pandangan yang sama tentang pembangunan di Sulsel.

Baca Juga: Pemprov Sulsel dan Kesbangpol se-Indonesia Buka Puasa Bersama dengan Eks Napi Teroris

“Maka cara pandang kita infrastruktur apa yang harus kita eksekusi dalam jangka pendek, menengah dan panjang harus kita samakan,” sebutnya.

Ia berharap para legislator di Senayan dapat terus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi dari Sulsel demi kemajuan wilayah ini.

“Mudah-mudahan Bapak otoritasnya sebagai legislator, wakil kami di Senayan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi dari Sulsel,” pungkasnya.

Baca Juga: Kemendagri Update Data dan Batas Desa di Sulsel

Demikian juga dengan harapan Indonesia Emas 2045 dapat di capai.

Pada pertemuan ini, juga di bahas pembangunan Stadion Sepak Bola di Sudiang. Serta infrastruktur lainnya, seperti pelabuhan dan bandara serta jalan.

Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Irwan Aras meminta kepada mitra kerja Komisi V, agar semua hal dalam diskusi tersebut untuk-ditindaklanjuti dan-dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk usulan pembangunan dari Pemerintah dan masyarakat Provinsi Sulsel agar segera-dikoordinasikan, sehingga pembangunan memberikan manfaat pada masyarakat. (*)

Baca Berita dan Artikel Lain di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button