
MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulsel kembali menggelar Dedicated Team Meeting Forum Pinisi Sultan 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 27 April 2026 sebagai forum strategis mendorong transformasi ekonomi daerah melalui hilirisasi dan investasi berkelanjutan.
Mengusung tema Transformasi Ekonomi Sulsel melalui Hilirisasi dan Penguatan Investasi Berkelanjutan, forum ini menegaskan posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu motor pertumbuhan baru nasional, sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan Sulsel sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.
Forum ini juga diarahkan menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah daerah, regulator, investor, dan pelaku usaha untuk mempercepat realisasi proyek strategis daerah dan memperkuat daya saing ekonomi regional.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman yang juga Ketua Forum Pinisi Sultan menyampaikan, capaian ekonomi Sulsel sepanjang 2025 menunjukkan fondasi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,43 persen, PDRB per kapita mencapai Rp78,75 juta, dan inflasi terkendali pada level 2,84 persen.
“Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan global dan target jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 menuntut kita melakukan transformasi ekonomi yang lebih fundamental,” kata Jufri.
Menurut dia, transformasi tersebut bertumpu pada tiga agenda utama, yakni percepatan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah, penguatan investasi berkelanjutan berbasis prinsip hijau (green investment), serta penguatan Forum Pinisi Sultan sebagai instrumen de-bottlenecking untuk mengurai hambatan investasi dan meningkatkan kemudahan berusaha.
Jufri menekankan, hilirisasi menjadi langkah strategis karena Sulawesi Selatan memiliki kekuatan besar pada beragam komoditas unggulan, mulai dari nikel; komoditas perikanan seperti tuna, tongkol, cakalang, rajungan, udang, rumput laut, dan garam; hingga komoditas perkebunan serta kehutanan seperti kakao, kopi, kelapa, dan getah pinus.
Di sektor perikanan, Sulsel tercatat sebagai produsen rumput laut nomor satu nasional dengan produksi mencapai 4,01 juta ton dan penyumbang utama rajungan nasional sebesar 41,97 persen. Produksi udang mencapai 74.000 ton, sementara produksi garam meningkat signifikan dari 5,84 ribu ton menjadi 30,10 ribu ton.
Pada sektor perkebunan, Sulsel juga tetap menjadi salah satu sentra utama kakao nasional dan mencatat produksi kelapa sawit mencapai 104.000 ton pada 2024, ditopang potensi besar komoditas kelapa.
“Hilirisasi menjadi agenda strategis karena arah kebijakan pemerintah pusat sangat jelas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, agenda hilirisasi nasional hingga 2040 diproyeksikan mendorong nilai tambah ekonomi hingga 235,9 miliar dollar AS dan menciptakan lebih dari tiga juta lapangan kerja.
Karena itu, menurut Jufri, Sulawesi Selatan harus bergerak dari sekadar pengirim bahan mentah menuju pusat pengolahan berbasis sumber daya alam.
Dalam paparannya, Jufri juga mengingatkan pentingnya transformasi investasi di tengah dinamika perdagangan global. Meski neraca perdagangan Sulsel sepanjang 2021–2025 masih mencatat surplus, ekspor mengalami tekanan setelah sempat mencapai puncak 2,217 miliar dollar AS pada 2023 dan turun menjadi 1,583 miliar dollar AS pada 2025.
“Data menunjukkan tren yang menuntut kewaspadaan dan respons kebijakan yang adaptif,” ujarnya.
Penurunan ekspor, terutama pada komoditas nikel yang mendominasi 56,11 persen pangsa ekspor Sulsel, menurutnya menjadi sinyal penting bahwa ekonomi daerah tidak bisa terus bertumpu pada fluktuasi harga komoditas mentah.
Di sisi lain, realisasi investasi Sulsel pada 2025 justru menunjukkan tren impresif dengan capaian Rp19,544 triliun, tumbuh 39,25 persen dibanding tahun sebelumnya. Investasi itu didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp11,528 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp8,016 triliun.
Capaian tersebut memperlihatkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan prospek pengembangan industri di Sulawesi Selatan.
Dampaknya mulai terasa pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal yang naik 12,12 persen, dengan total 26.130 tenaga kerja terserap hingga 2025.
Secara kewilayahan, persebaran investasi menunjukkan pertumbuhan yang semakin terkonsolidasi pada sejumlah simpul ekonomi utama di Sulawesi Selatan.
Investasi terbesar tercatat di Kota Makassar sebesar Rp5,293 triliun, disusul Luwu Timur Rp4,207 triliun, Luwu Rp2,818 triliun, Maros Rp1,673 triliun, dan Gowa Rp871 miliar.
Capaian tersebut, menurut Jufri, menjadi tanggung jawab bersama untuk terus mengawal investasi melalui fasilitasi dan penyelesaian hambatan (de-bottlenecking), agar investasi yang masuk dapat beroperasi optimal dan berkelanjutan.
Ia juga menegaskan, berdasarkan peta jalan hilirisasi investasi strategis, Indonesia memegang peranan penting sebagai produsen global bagi 28 komoditas strategis di delapan sektor utama, dengan Sulawesi Selatan diposisikan sebagai salah satu simpul penting dalam rantai nilai hilirisasi nasional.
“Melalui momentum ini, saya mengajak kita semua menyelaraskan langkah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen memberikan kemudahan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.
Jufri berharap forum ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hilirisasi, tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan ekspor, tetapi juga memperluas industrialisasi berbasis daerah dan menciptakan nilai tambah di tingkat lokal.
“Mari kita jadikan komoditas unggulan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Kita punya lahannya, kita punya SDM-nya, dan kita punya semangatnya. Dengan hilirisasi, kita wujudkan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama kedaulatan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Forum ini dihadiri Ketua Komisi C DPRD Sulsel Andre Prasetyo Tanta, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Rizki Ernadi Wimanda, para bupati dan wali kota se-Sulsel, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana, Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi/BKPM Cahyo Purnomo, Vice President Investor Relations Danantara Adiputra Tjengdinata, para kepala OPD Pemprov Sulsel, serta kepala DPMPTSP kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Forum Pinisi Sultan selama ini menjadi ruang koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan investasi, menyelesaikan hambatan implementasi proyek strategis, dan memperkuat transformasi ekonomi Sulawesi Selatan. (*)









