Kota Makassar Masuk 10 Daerah Teraktif Pendataan Perlinsos Digital
MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Progres pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Makassar menunjukkan perkembangan signifikan.
Dalam kurun waktu sekitar dua hingga tiga minggu setelah dilakukan penguatan teknis, posisi Makassar naik dari peringkat 38 menjadi peringkat 20 dari 43 kabupaten/kota yang mengikuti piloting nasional.
Peningkatan tersebut mendapat perhatian Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Ia meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar serius mengawal keberadaan Agen Perlinsos atau Agen Perisai yang bertugas membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan memperbarui data pada Portal Perlinsos Digital.
Pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan validitas data menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program tersebut. Terlebih, Kota Makassar menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai wilayah uji coba atau piloting nasional Perlinsos Digital.
Menurut Munafri, keberadaan Agen Perisai harus dioptimalkan hingga tingkat kelurahan, RT dan RW agar masyarakat memperoleh akses yang mudah dalam proses pendaftaran maupun pemutakhiran data perlindungan sosial.
“Ini menjadi contoh di Indonesia, Makassar salah satu masuk di Indonesia yang jalan program, dan gongnya Makassar dipilih kerjakan,” ujar Appi, Selasa (1/9/2026).
“Maka dari itu, bapak ibu sekalian, camat, lurah, RT/RW harus kontrol aktivitasnya supaya benar-benar berjalan,” sambungnya.
Munafri meminta camat dan lurah memastikan agen yang telah dibentuk benar-benar aktif membantu masyarakat dan tidak sekadar tercatat secara administratif.
Ia juga menyebut skema Agen Perisai dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjalankannya. Karena itu, program tersebut dinilai perlu dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial sekaligus memastikan data yang masuk ke sistem pemerintah benar-benar akurat dan mutakhir.
“Kita berharap, pelaksanaan piloting Perlinsos Digital di Makassar dapat berjalan optimal dan menjadi model yang menunjukkan kesiapan pemerintah berbasis data yang lebih akurat, mudah diakses, dan tepat sasaran,” harap Appi.
Menurutnya, keterlibatan hingga tingkat RT dan RW menjadi penting agar proses pemutakhiran data dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Ini paling penting karena sudah mulai turun sampai di tingkat RT dan RW. Tadi saya sampaikan, ini satu-satunya di Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar Andi Bukti Djufrie mengatakan peningkatan peringkat tersebut tidak lepas dari kerja keras camat, lurah, hingga jajaran RT/RW yang turun langsung melakukan pendataan di lapangan.
“Per tanggal 1 Agustus, kita berada di posisi 38 dari 43. Setelah kita laksanakan pertemuan teknis bagaimana pendataan ini. Alhamdulillah saat ini, kita sudah bisa naik ke peringkat 20,” kata Andi Bukti.
Ia menyebut hingga saat ini pendataan telah mencakup 138.237 kepala keluarga (KK), atau sekitar 29,72 persen dari total 465.207 KK yang menjadi sasaran pendataan.
Selain naik ke peringkat 20, Makassar juga masuk dalam daftar 10 daerah paling aktif dalam pelaksanaan pendataan Perlinsos Digital. Makassar berada di urutan ketujuh sekaligus menjadi satu-satunya daerah dari Sulawesi Selatan yang masuk dalam daftar tersebut.
“Dari hasil ini, Makassar diberi apresiasi. Dari 10 daerah paling aktif, kita berada di urutan ke-7. Sulawesi Selatan itu hanya Kota Makassar yang masuk,” ujarnya.
Andi Bukti mengapresiasi peran camat dan lurah yang aktif menggerakkan aparat di wilayah masing-masing. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kecil lurah yang dinilai belum proaktif mendorong proses pendataan.
Dari sisi sumber daya, Dinsos Makassar mencatat terdapat 8.732 agen. Namun, baru 3.467 agen yang dinyatakan aktif melakukan pendataan.
Andi Bukti menjelaskan sebagian agen yang belum aktif merupakan unsur RT/RW yang datanya baru dikirim ke tingkat pusat sehingga belum mendapatkan bimbingan teknis (bimtek).
“Nanti setelah ini kita akan bimtek sehingga data-data yang belum dilaksanakan di masyarakat, yang belum didata, insyaallah nanti RT/RW akan menyisir semua itu,” katanya.
Ia berharap penguatan kapasitas agen dapat mempercepat cakupan pendataan sekaligus memastikan masyarakat yang belum terdata segera masuk dalam sistem.
Berdasarkan progres per kecamatan, capaian pendataan menunjukkan variasi. Kecamatan Sangkarrang mencatat persentase tertinggi dengan capaian sekitar 50 persen.
Sejumlah kecamatan lainnya juga mencatat progres cukup tinggi, di antaranya Ujung Tanah 40,12 persen, Mariso 37,40 persen, Bontoala 31,20 persen, Makassar sekitar 31 persen, dan Tamalate sekitar 31 persen.
Selanjutnya, Mamajang sekitar 29 persen, Biringkanaya 27 persen, Manggala 22 persen, Rappocini 23,19 persen, Tamalanrea 29,57 persen, Wajo 21,75 persen, Panakkukang 27,94 persen, serta Ujung Pandang 25,78 persen.
Meski progres terus meningkat, Dinsos Makassar masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya koordinasi antara RT/RW dengan petugas pendataan atau IPSSM yang belum berjalan optimal di sejumlah wilayah.
Andi Bukti menyebut kondisi tersebut terkadang dipengaruhi persoalan personal antara petugas di lapangan.
“Masih ada wilayah yang mengalami kondisi di mana RT/RW belum dapat berkoordinasi dengan baik. Ini terkait masalah pribadi,” ungkapnya.
Selain persoalan koordinasi, Dinsos juga menemukan adanya warga dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang enggan mengikuti proses pendataan atau asesmen.
Menurut Andi Bukti, sebagian warga masih menganggap pendataan Perlinsos hanya berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial (bansos).
“Karena itu, kami Dinsos Makassar akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa pendataan Perlinsos Digital yang lebih akurat,” tutup Andi Bukti. (*)
