HukumMetroNews

KALLA Tanggapi Bantahan Dirut GMTD: Silakan Ali Said Bantah Putusan Pengadilan

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Chief Legal & Sustainability KALLA, Subhan Djaya Mappaturung, menanggapi pernyataan Direktur Utama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), Ali Said, terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar dalam perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks.

Sebelumnya, Ali Said merilis keterangan resmi berjudul “GMTD Tegaskan: Sertifikat GMTD Tetap Utuh, Tidak Dibatalkan oleh Pengadilan. Menyesatkan Jika Menyatakan KALLA Dimenangkan Pengadilan”.

Menanggapi pernyataan tersebut, Subhan justru merespons dengan tertawa. Ia menilai Ali Said kemungkinan kurang memahami isi putusan pengadilan.

“Mungkin beliau (Ali Said) kurang paham saja dalam membaca putusan pengadilan,” ujarnya.

Subhan mempersilakan pihak GMTD apabila ingin membantah putusan PN Makassar tersebut. Menurutnya, dalam perkara itu, GMTD merupakan pihak yang mengajukan gugatan, tetapi majelis hakim memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

“Silakan Ali Said membantah putusan pengadilan. Ini kan duduk perkaranya GMTD menggugat, kemudian putusan Pengadilan Negeri Makassar menyatakan tidak dapat diterima. Itu artinya kan PT Hadji Kalla menang. Namanya menang NO (Niet Ontvankelijke Verklaard),” tegasnya.

Namun, menurut Subhan, hal yang paling menarik dalam putusan tersebut adalah terungkapnya fakta persidangan mengenai riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.

Tanah adat yang menjadi dasar klaim perolehan tanah GMTD tersebut, kata dia, ternyata tidak tercatat pada Persil 50 D IV.

Sebaliknya, majelis hakim memperoleh fakta bahwa tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, yang memuat Persil 50 dan Persil 40.

“Itu fakta persidangan yang disampaikan saksi Sekretaris Kecamatan Tamalate, Saddam Musma. Yang menarik adalah fakta ini menjadi pertimbangan penting Majelis Hakim dalam menjatuhkan keputusan atau sebagai Ratio Decidendi,” jelas Subhan.

Menurutnya, fakta tersebut menunjukkan bahwa lokasi lahan yang diklaim GMTD tidak berada pada lokasi tanah milik PT Hadji Kalla. Ia juga menyebut pertimbangan majelis hakim itu sejalan dengan pernyataan Humas PN Makassar sebelumnya mengenai belum pernah dilakukannya eksekusi terhadap tanah PT Hadji Kalla.

“Jadi, kalau Ali Said mengatakan sertifikat lahan milik GMTD tidak dibatalkan, ya tidak masalah. Karena memang bukan di situ objeknya,” imbuhnya.

Adapun pernyataan Humas PN Makassar, Wahyudi Said, disampaikan di hadapan awak media pada 7 November 2025.

“Jadi pada intinya, Pengadilan Negeri Makassar belum pernah melakukan eksekusi terhadap lokasi yang diklaim PT Hadji Kalla. Belum ada kegiatan apa pun, termasuk konstatering,” ujar Wahyudi dalam wawancaranya bersama media.

Berangkat dari fakta persidangan tersebut, Subhan mengatakan kuasa hukum PT Hadji Kalla melihat adanya dugaan pemalsuan dan penggunaan surat palsu.

“Ini akan kita laporkan,” tegasnya.

Terkait pernyataan Dirut GMTD yang menyatakan akan terus menempuh seluruh proses hukum selanjutnya, Subhan menanggapinya dengan santai.

“Silakan saja, tidak perlu mengancam-ancam,” pungkasnya.

Pengamat Soroti Kontribusi Dividen GMTD

Sementara itu, Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik Sulawesi Selatan, Farid Maruf Ibrahim, menilai PT GMTD kerap membawa nama pemerintah dalam berbagai pernyataannya, mulai dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, hingga Pemerintah Kabupaten Gowa.

Menurut Farid, ketika menghadapi persoalan, GMTD cenderung mengaitkan keberadaan perusahaan dengan sejarah pendiriannya yang melibatkan prakarsa dan dukungan pemerintah.

Padahal, menurutnya, kondisi kepemilikan dan kontribusi perusahaan saat ini perlu dilihat secara objektif.

“Kalau dapat masalah, mereka biasanya merujuk sejarah berdirinya perusahaan tersebut, yang seolah-olah korporasi ini dibentuk dan dimiliki secara mayoritas oleh pemerintah setempat. Padahal faktanya sekarang sudah sangat berbeda,” ujarnya.

Ia menyoroti pernyataan GMTD sebelumnya yang menegaskan bahwa perusahaan tersebut bukan sekadar entitas swasta, melainkan lahir atas prakarsa dan dukungan Pemerintah Pusat serta pemerintah daerah lebih dari tiga dekade lalu untuk mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan kawasan baru di Sulawesi Selatan.

GMTD juga menyebut kepemilikan saham perusahaan saat ini turut melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar.

“Sebagai orang Makassar hal ini yang saya sesalkan dari pihak GMTD, karena selalu membawa-bawa nama pemerintah setempat. Coba kita periksa secara objektif, kontribusi berupa dividen yang telah ditunaikan oleh pihak GMTD kepada tiga entitas pemerintah yang mereka bawa-bawa namanya, yaitu Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar dan Pemda Gowa,” tambah Farid.

Ia kemudian merujuk pada pengungkapan DPRD Sulsel pada akhir tahun lalu mengenai rendahnya dividen yang disetorkan GMTD kepada pemerintah daerah selama puluhan tahun beroperasi.

Berdasarkan angka yang disampaikan DPRD Sulsel tersebut, kontribusi dividen kepada Pemprov Sulsel disebut hanya sekitar Rp6 miliar, Pemkot Makassar sekitar Rp3 miliar, dan Pemkab Gowa sekitar Rp3 miliar.

Farid menilai angka tersebut perlu dibandingkan dengan nilai bisnis dan aktivitas komersial GMTD selama lebih dari tiga dekade.

“Coba sebagai warga lokal Anda perbandingkan nilai kontribusi tersebut dengan harga rumah mewah yang mereka pasarkan di sana selama 30 tahun lebih. Ibarat langit dan bumi. Jadi, sebaiknya GMTD kalau mau bawa-bawa nama pemerintah, coba berkaca dulu pada nilai dividen yang telah disetorkan,” terangnya.

Lebih lanjut, Farid mengatakan kontribusi terhadap pembangunan daerah tidak hanya berasal dari GMTD. Menurutnya, banyak perusahaan lain di luar GMTD yang turut berkontribusi terhadap pembangunan Kota Makassar dan sekitarnya.

Ia menyebut sejumlah kelompok usaha, di antaranya Galesong Group, Phinisi Group, Tiran Group, IMB, KALLA, dan Bosowa.

“Sangat tidak relevan jika PT GMTD memberikan kesan seolah-olah sebagai perusahaan yang satu-satunya memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah,” ujarnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button