
BALI, NEWSURBAN.ID โ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kolaborasi dan koordinasi antarregulator sektor keuangan di kawasan ASEAN untuk membangun ekosistem industri asuransi yang tangguh, sehat, dan berkelanjutan.
Penguatan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam menghadapi ketidakpastian global serta meningkatnya risiko akibat transformasi digital. Kolaborasi antarnegara juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan industri asuransi, meningkatkan pelindungan pemegang polis, serta memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan asuransi.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi saat membuka 29th ASEAN Insurance Regulatorsโ Meeting (AIRM) dan 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting di Bali, Rabu (18/11/2026).
“Untuk memperkuat ekosistem asuransi ASEAN, kita membutuhkan kerja sama yang lebih erat serta penguatan kolaborasi di antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh kawasan,” kata Friderica.
Pertemuan tersebut mengangkat tema Strengthening the Resilience of the ASEAN Insurance Ecosystem: Navigating Global Uncertainty and Accelerating Digital Transformation.
Forum ini dihadiri lebih dari 200 peserta yang berasal dari regulator, perusahaan asuransi, asosiasi industri, dan lembaga mitra dari 11 negara anggota ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor-Leste.
Menurut Friderica, sejumlah isu strategis ekonomi dan industri asuransi menjadi pembahasan dalam forum tersebut. Di antaranya berbagai inisiatif regional, seperti asuransi kendaraan bermotor lintas batas negara, penelitian risiko bencana, serta penguatan kerja sama antarasosiasi asuransi di ASEAN.
Forum tersebut juga membahas Program Penjaminan Polis (PPP) di Indonesia yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan akan mulai berlaku pada 2028.
“Melalui kerja sama ini, saya meyakini bahwa ASEAN dapat membangun industri asuransi yang lebih kuat, inklusif, inovatif, tangguh dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan,” ujar Friderica.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK sekaligus Ketua AIRM Ogi Prastomiyono mengatakan, kolaborasi antarotoritas asuransi di ASEAN diperlukan untuk memperkuat ketahanan industri dalam merespons berbagai risiko yang terus berkembang.
Menurut Ogi, risiko industri asuransi tidak mengenal batas negara. Karena itu, negara-negara ASEAN perlu membangun kerja sama dalam menghadapi berbagai risiko, baik pada sektor asuransi jiwa, kesehatan, maupun asuransi umum.
“Risiko itu tidak mengenal batas negara, jadi risiko life, kesehatan, kemudian juga kerugian itu dapat terjadi di mana-mana. Kita sebagai negara ASEAN itu saling terkait karena di industri asuransi itu kolaborasi sangat penting, bukan berkompetisi, tetapi berbagi risiko,” kata Ogi.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam mendukung penguatan industri reasuransi. Hal tersebut mengingat kawasan ASEAN merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap risiko bencana.
Selain itu, OJK mendorong penguatan kerja sama antarregulator ASEAN dalam menangani pemasaran dan distribusi produk asuransi lintas negara yang tidak memiliki izin, termasuk melalui kanal digital.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mencegah praktik pemasaran produk asuransi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di masing-masing negara.
Hadapi Ketidakpastian Global dan Transformasi Digital
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin menekankan pentingnya kolaborasi regional untuk memperkuat ketahanan industri asuransi.
Kerja sama tersebut dinilai penting dalam melindungi kepentingan pemegang polis dan memastikan keberlanjutan ekosistem asuransi di tengah tantangan global yang semakin kompleks serta pesatnya perkembangan digitalisasi.
“Ketidakpastian global dan pesatnya digitalisasi terus membentuk kembali lanskap industri asuransi. Oleh karena itu, kerja sama regional menjadi sangat penting untuk memperkuat ketahanan, melindungi pemegang polis, serta memastikan keberlanjutan ekosistem asuransi dalam jangka panjang,” kata Herman.
Ia mengatakan, ASEAN telah menunjukkan ketangguhannya di tengah ketidakpastian global dan tetap menjadi salah satu kawasan yang menjanjikan bagi investasi, termasuk pada sektor asuransi.
Lima Agenda Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN
Sebagai tuan rumah sekaligus pemegang keketuaan 29th AIRM, Indonesia melalui OJK mendorong pembahasan sejumlah agenda strategis yang menjadi perhatian regulator dan industri asuransi di kawasan ASEAN.
Agenda tersebut meliputi keuangan berkelanjutan dan ASEAN Taxonomy, pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence dalam pengawasan asuransi, penguatan Program Penjaminan Polis, kerja sama pengawasan lintas negara, serta pembiayaan dan asuransi risiko bencana.
Penyelenggaraan 29th AIRM dan 52nd AIC merupakan bagian dari rangkaian pertemuan industri dan regulator asuransi ASEAN yang berlangsung pada 16โ19 November 2026.
Rangkaian kegiatan tersebut mencakup 15th ASEAN Insurance Congress, 29th ASEAN Insurance Regulatorsโ Meeting (AIRM), 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting, serta Joint Plenary Meeting AIRM dan AIC.
Dalam pertemuan AIC, berbagai perkembangan industri asuransi di kawasan turut dibahas, meliputi asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, takaful, asuransi kesehatan, pendidikan asuransi, serta sejumlah inisiatif kerja sama industri.
Rangkaian kegiatan lainnya mencakup pertemuan badan pengurus ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI), pembahasan asuransi kesehatan berkelanjutan bersama Global Asia Insurance Partnership (GAIP), serta pembahasan kerja sama pembiayaan dan asuransi risiko bencana oleh kelompok kerja Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI).
Melalui penyelenggaraan 29th AIRM dan 52nd AIC, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi regional dalam membangun ekosistem industri asuransi ASEAN yang tangguh dan berkelanjutan.
Sinergi antarregulator diharapkan dapat mendorong inovasi yang bertanggung jawab, memperkuat efektivitas pengawasan, serta meningkatkan akses dan pelindungan asuransi bagi masyarakat di kawasan ASEAN.(*)









