Inovasi Lontara+ Antar Makassar Raih Terbaik I SDGs Action Awards 2026 dari Bappenas

JAKARTA, NEWSURBAN.ID โ Inovasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui aplikasi Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar) mengantarkan Kota Makassar meraih penghargaan Terbaik I kategori kota pada ajang SDGs Action Awards 2026 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menerima langsung penghargaan tersebut. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyerahkan piala penghargaan dalam rangkaian kegiatan SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Saat menyampaikan tanggapannya, Kamis (19/11/2026), Appi mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi mengembangkan Lontara+ hingga berhasil melewati tahapan penilaian dan meraih penghargaan di tingkat nasional.
“Alhamdulillah, Kota Makassar mendapatkan prestasi terbaik pertama kategori kota pada SDGs Awards oleh Bappenas RI melalui aplikasi Lontara+. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua,” tulis Appi.
Penghargaan tersebut menempatkan Makassar sebagai penerima Terbaik I di antara pemerintah daerah kategori kota. Capaian ini sekaligus menjadi pengakuan atas upaya pemerintah kota menghadirkan inovasi digital yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Menurut Appi, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas keberhasilan menghadirkan aplikasi digital. Lebih dari itu, capaian ini menunjukkan pentingnya transformasi digital dalam memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan kota.
Ia menegaskan, prestasi tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Makassar untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan pemerintahan yang semakin mudah, cepat, terintegrasi, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Aplikasi Lontara+ mulai dikembangkan Pemkot Makassar sejak 2025 sebagai jawaban atas berbagai tantangan pelayanan publik dan kompleksitas persoalan perkotaan,” jelasnya.
Pengembangan Lontara+ dilatarbelakangi kondisi layanan digital di lingkungan Pemkot Makassar yang sebelumnya masih berjalan secara terpisah. Berdasarkan hasil evaluasi internal, terdapat sekitar 300 aplikasi yang digunakan oleh berbagai perangkat daerah.
Kondisi tersebut membuat integrasi data dan pelayanan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) belum berjalan optimal.
Selain itu, pemerintah kota juga menghadapi tantangan dalam mempercepat pelayanan administrasi, menindaklanjuti pengaduan warga, memperluas akses layanan, hingga menangani berbagai persoalan perkotaan, seperti banjir, genangan, kemacetan, dan kesiapsiagaan bencana.
“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tuturnya.
Dikembangkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Lontara+ dirancang menjadi pintu masuk layanan pemerintahan. Melalui satu aplikasi, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi, memperoleh informasi, hingga menyampaikan pengaduan.
Appi menjelaskan, Lontara+ tidak hanya berfungsi mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan. Platform ini juga menjadi instrumen untuk mempercepat koordinasi antar-OPD, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap laporan masyarakat mendapatkan tindak lanjut.
Transformasi tersebut mulai menunjukkan hasil melalui peningkatan pemanfaatan aplikasi oleh masyarakat.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Lontara+ telah mencatat lebih dari 76 ribu pengguna dengan total lebih dari 3,9 juta aktivasi aplikasi.
Platform tersebut juga menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, sebanyak 18.819 aduan berhasil diselesaikan dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen.
“Platform ini juga telah menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.819 aduan berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen,” katanya.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa Lontara+ tidak hanya menjadi sarana digitalisasi administrasi, tetapi juga ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus memantau tindak lanjut penyelesaiannya.
Pada 2026, Pemkot Makassar juga mulai meluncurkan sejumlah fitur layanan strategis. Di antaranya layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), retribusi sampah, layanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Integrasi layanan pendidikan, termasuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), turut menjadi bagian dari penguatan ekosistem digital tersebut.
Appi menyebut pengembangan fitur dilakukan secara bertahap. Pemerintah kota memastikan setiap layanan dapat berjalan stabil dan benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Di balik pengembangan teknologi tersebut, Pemkot Makassar juga membangun ekosistem inovasi dengan melibatkan seluruh OPD, perusahaan daerah, tim inovasi, serta masyarakat.
Penguatan kapasitas dilakukan melalui coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, hingga evaluasi capaian secara berkelanjutan.
“Penguatan kapasitas dilakukan melalui coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, hingga evaluasi capaian secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari tujuh program strategis pemerintah kota untuk memastikan transformasi digital berjalan secara terarah dan terukur.
Dengan demikian, Lontara+ tidak sekadar menjadi aplikasi pelayanan publik, tetapi juga instrumen perubahan tata kelola pemerintahan agar semakin terhubung, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Appi menilai, prestasi di tingkat nasional tersebut semakin memperkuat rekam jejak Makassar dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
“Penghargaan Terbaik I SDGs Action Awards 2026 bukanlah garis akhir. Sebaliknya, capaian ini menjadi dorongan untuk memastikan setiap inovasi yang dibangun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Appi.
Sebelumnya, Kota Makassar juga berhasil menembus lima besar nasional kategori kabupaten/kota dalam penilaian Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026.
Penilaian tersebut melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengisian indikator, verifikasi lapangan, hingga presentasi di hadapan dewan juri. (*)









