PALOPO, NEWSURBAN.ID — Isu pembentukan Luwu Tengah kembali mencuat permukaan di masyarakat Luwu Raya. Wacana pembentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah sering kali dimunculkan pastinya pada saat menjelang momentum politik atau pemilu.
Kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), Sabtu 01 Juli 2023 lalu, dihadiri para politisi dan para caleg Wija To Luwu.
Lalu apakah isu DOB Luwu Tengah hanyalah sebatas hembusan angin surgawi untuk menyenangkan masyarakat Luwu Raya, untuk memudahkan para politisi mengatongi suara
di masyarakat?
Menurut data statistik jumlah penduduk di Luwu Raya tahun 2023 terdiri tiga kabupaten dan satu Kota yakni Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan kota Palopo. Sebanyak kurang lebih 1 juta jiwa yang ada di Luwu Raya terdiri atas laki-laki dan perempuan. Hal ini para politisi cukup tergiur melakukan upaya meraup suara wilayah Luwu Raya untuk memuluskan jalannya.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dan Hukum Universitas Unanda, Abdul Rahman Nur menyarakan hajatan untuk membentuk DOB Luwu Tengah, agar didesain dengan baik. Agar tidak terkesan pembentukan DOB Luwu Tengah dipolitisir oleh para elite politik saja untuk kepentingan Pemilu.
Baca juga: Aliansi Wija To Luwu Desak Gubernur Sulsel Minta Maaf Kepada Warga Rampi
Wakil Ketua Rektor Unanda mengatakan perjuangan untuk membentuk DOB Luwu Tengah, harus melakukan secara sistematis dan kontinu.
Menurutnya, gerakan ini harus mencerminkan kehendak seluruh lapisan warga Tana Luwu. Kata Rahman Nur, bukan keinginan para elite politik yang muncul setiap musim Pemilu.
”Jangan terkesan dipolitisir, gerakan ini harus kontinu. Kalau bisa mulai dari kantor Bupati, Walikota, Kantor DPRD, kantor dinas, kecamatan, sampai Kantor desa dan kelurahan harus memasang spanduk Pembentukan DOB Luwu Tengah,” tandasnya wawancarai wartawan, Senin 03 Juli 2023.
Walaupun pemekaran DOB Luwu Tengah, butuh dukungan secara politis. Rahman Nur mejelaskan maksudnya dukungan itu, bukan hanya kehendak elite politik tapi juga merupakan kebutuhan masyarakat di Luwu Tengah. Apalagi ini kaitannya dengan cita–cita mulia mewujudkan pembentukan provinsi Luwu Raya atau apalah namanya.
Rahman Nur juga belum melihat ada gerakan secara massive. Gerakan yang di maksud adalah ada upaya–upaya nyata yang dilakukan segenap elemen masyarakat yang mencerminkan pembentukan DOB Luwu Tengah itu sebagai sebuah kebutuhan.
Namun demikian, ia mengapresiasi Silatnas KKRL, setidaknya semangat untuk memperjuangkan terbentuknya DOB Luwu Tengah itu Tetap ada.
Soal patungan uang untuk membiayai pengurusannya, itu baru sebatas ungkapan pengakuan kesiapan saja. Kata Rahman, itu belum cukup sampai di situ saja, kita butuh juga gerakan kultural yang menggambarkan semangat kebersamaan.
Sejauh ini, Rahman belum melihat juga keseriusan dari empat kepala daerah di Luwu Raya. ”Saya belum melihat keseriusannya dari empat Kepala Daerah ini. Kalaupun ada itu baru satu dua orang saja,” ujarnya.
Gerakan Luwu Tengah Memakan Korban Jiwa
Di tahun 2013, sekitar 2.000 orang ikut terlibat gerakan Luwu Tengah. Gerakan itu dua orang dari kelompok massa pendukung pemekaran Luwu Tengah tertembak peluru karet. Sedangkan beberapa anggota polisi terluka terkena lemparan bom molotov.
Sementara seorang warga bernama Candra (20), asal Walendrang, tewas tertembus peluru tajam. Candra yang bekerja sebagai buruh bangunan tersebut terkena peluru tajam di punggung hingga menembus ke dadanya. Korban tewas di lokasi kejadian dan di larikan ke RSU Kota Palopo.
Massa pendukung pemekaran Luwu Tengah-dipukul mundur oleh polisi yang terus melepas tembakan serta gas air mata. Bahkan, banyak selongsong peluru karet, tajam maupun gas air mata di lokasi kejadian.
Selain itu, sebanyak 22 orang warga di tangkap polisi, dengan mengalami luka-luka sekejur tubuhnya.
Rahman menegaskan intinya harus ada gerakan massive, tidak boleh putus. Walaupun sebelumnnya gerakan ini sampai ada memakan korban jiwa di sana. “Sayangnya, setelah itu tidak ada lagi gerakan–gerakan besar memperjuangkan DOB Luwu Tengah,” ungkapnya.
Untuk DOB Luwu Tengah ini harus semua warga tana luwu terlibat, karena akhirnya ini adalah pembentukan Provinsi. Sementara Pemerintah Provinsi Sulsel juga masih tanda tanya, apakah mereka mau berpisah dengan Tana Luwu ini.
“Makanya harus punya desain strategi yang baik. Gerakan yang-dilakukan harus punya power, agar bisa melakukan bergaining,” tutupnya. (*)
