Pemecatan Ketua RT/RW Jelang Pilkada Jadi Soroan, Ketua DPRD Makassar Supratman: Sarat Politis
MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Supratman angkat suara terkait pemecatan sejumlah Ketua RT/RW jelang Pilkada.
Ia menilai pemecatan terhahdap Ketua RT/RW jelang Pilkada Serentak 2024 sangat sarat dengan kepentingan politik.
Politisi Partai Nasdem itu, mengaku menerima informasi sejumlah Ketua RT/RW di beberapa kecamatan-diberhentikan dan-diganti mendadak.
Salah satunya, sebut dia, adalah di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, ada 13 ketua RT/RW dipecat.
“Kami mendapatkan laporan dari berbagai pihak, terutama para RT dan RW yang merasa di perlakukan tidak adil,” ujarnya.
“Mereka di pecat tanpa alasan yang jelas. Ini harus segera di selidiki agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Apalagi pemecatan (Ketua RT/RT) di lakukan jelang Pilkada,” imbuh Supratman.
Baca Juga: Ketua DPRD Supratman Minta Wali Kota Danny Klarifikasi Pemecatan Ketua RT/RW
Supratman pun menilai pemecatan serta penggantian ketua RT/RW secara mendadak tanpa dasar yang jelas. Hal itu bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Dia mendesak Wali Kota Danny Pomanto memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait alasan di balik pemecatan tersebut.
“Seharusnya pergantian Pj Ketua RT/RW di lakukan dari jauh-jauh hari, jangan menjelang tahapan pilkada. Ini kan kesannya politis sekali,” kata Supra.
“Jadi kami meminta pemkot memberikan penjelasan, apa yang menjadi dasar sehingga mereka diganti,” dia menambahkan.
Supratman menyatakan DPRD Makassar akan menggunakan fungsi pengawasannya dalam merespons pemecatan ketua RT/RW jelang pilkada. DPRD akan memanggil pihak terkait untuk dimintai penjelasan seputar hal ini.
“Kami akan segera memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ini untuk meminta penjelasan. Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan masyarakat dan proses demokrasi di Makassar,” tegasnya.
Pilkada Kota Makassar yang akan di gelar dalam waktu dekat di prediksi menjadi ajang pertarungan politik yang sengit.
Supra berharap, segala kebijakan yang di keluarkan pemerintah kota menjadi perhatian publik, terutama yang berkaitan dengan aparatur di tingkat RT dan RW.
“Kita berharap, apapun yang terjadi, semua pihak tetap menjaga kondusivitas demi kebaikan Kota Makassar,” pungkasnya. (*)
