JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Tahun 2026 untuk wilayah Sulawesi. Sulawesi Selatan meraih penghargaan kategori provinsi, sedangkan Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi yang terbaik pada kategori kabupaten.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerima langsung penghargaan TPAKD Terbaik tingkat provinsi wilayah Sulawesi. Sementara itu, penghargaan untuk kategori kabupaten diterima Bupati Kepulauan Selayar H. Muhammad Natsir Ali. Penyerahan penghargaan tersebut turut didampingi Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin.
Capaian ini mencerminkan kolaborasi OJK Sulsel Sulbar bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Melalui TPAKD, berbagai program perluasan akses keuangan didorong agar masyarakat semakin mudah memperoleh produk dan layanan jasa keuangan formal sesuai kebutuhan dan potensi daerah.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memperkuat pelaksanaan program TPAKD.
Menurutnya, penghargaan TPAKD Award 2026 merupakan hasil sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses keuangan masyarakat.
“Penghargaan TPAKD Award 2026 ini merupakan hasil sinergi dan komitmen bersama antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperkuat program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan akses terhadap pembiayaan serta layanan keuangan formal,” ujar Muchlasin.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga menyampaikan apresiasi kepada OJK atas dukungan dan sinergi dalam memperkuat pelaksanaan program TPAKD di Sulawesi Selatan.
Ia menilai perluasan akses keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat perekonomian daerah.
Penghargaan tersebut, lanjutnya, menjadi dorongan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus mengembangkan kebijakan dan program yang menghubungkan masyarakat dengan sumber pembiayaan, produk, serta layanan keuangan formal.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Selayar H. Muhammad Natsir Ali menyampaikan terima kasih kepada OJK atas pendampingan dan kolaborasi dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat di wilayahnya.
Ia menegaskan, penghargaan TPAKD Terbaik tingkat kabupaten wilayah Sulawesi Tahun 2026 menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan program keuangan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat, terutama pelaku UMKM, nelayan, dan sektor usaha produktif lainnya.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga berkomitmen memperkuat literasi keuangan, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong masyarakat mengembangkan usaha dan memanfaatkan layanan keuangan formal secara bijak melalui kerja sama dengan OJK dan industri jasa keuangan.
OJK Sulsel Sulbar berharap pencapaian Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah kabupaten dan kota lainnya untuk terus mengembangkan inovasi program TPAKD.
Penguatan sinergi dengan industri jasa keuangan diharapkan mampu memastikan akses keuangan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk warga di wilayah perdesaan.
Ke depan, OJK Sulsel Sulbar akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas pembiayaan produktif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
