MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Pengamat politik dan pemerintahan Unhas Prof Armin Arsyad, menilai Sulsel tanpa Wagub tak membuat pemerintahan pincang.
Pernyataan itu ia sampaikan merespons soal belum adanya jadwal pasti pelantikan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Andi Sudirman sampai saat ini berstatus pelaksana tugas Gubernur tanpa pendamping.
Sementara itu, jadwal pelantikannya sebagai Gubernur Sulsel definitif hampir pasti melewati 5 Maret 2022. Ini, merupakan tenggat waktu untuk mendapatkan wakil untuk mendampinginya sampai habis masa baktinya.
Terkait itu, ada kalangan menilai Andi Sudirman condong tidak memberikan ruang bagi calon wakil gubernur. Namun, Prof Armin menilai anggapan itu, kurang tepat.
Guru besar Unhas ini, menyebutkan para politisi tidak bisa berspekulasi. Atau menarik sebuah konklusi bahwa pelantikan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang melewati 5 Maret 2022 karena keinginan pribadi Andi Sudirman.
“Setahu saya jadwal pelantikan itu-ditentukan oleh Kemendagri dan-dilakukan di istana (Negara). Jadi kalau mau ada yang sebut ini di atur oleh pihak Andi Sudirman itu tidak begitu. Kemendagri yang menentukan jadwal pelantikan,” ujar Prof Armin di Makassar, Jumat (4/3).
Dia menegaskan bahwa, sebagai akademisi dirinya memberikan masukan kepada Andi Sudirman Sulaiman. Bahwa setelah pelantikan nantinya sebagai Gubernur Sulsel definitif, maka harus semakin kencang melakukan pekerjaan yang masih menjadi tanggung jawabnya. Janji-janji politik kata dia, harus segera dia tuntaskan hingga masa bakti berakhir.
Soal isu kepincangan pemerintahan yang disebutkan sejumlah politisi dari legislatif khususnya partai pengusung Andi Sudirman saat pilgub lalu, dinilai Prof Armin tak masuk akal.
“Kalau saya berkesimpulan bahwa justru jika ada wakil (gubernur) justru sebaliknya. Pemerintahan tanpa wakil gubernur tidak akan pincang, akan berjalan dengan baik,” tegasnya.
Kata dia, terlalu banyak kasus yang bisa di pakai untuk berkaca dalam proses membuktikan bahwa keberadaan wakil dalam pemerintahan justru memberikan plus dan minus. Sulsel tanpa Wagub lanjut dia, ada nilai positifnya dan ada juga nilai negatifnya, khususnya dalam harmonisasi jalannya pemerintahan. (ar)
