MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah untuk memperluas peluang pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing produk unggulan daerah di pasar global.
Dukungan tersebut disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Senin (2/11/2026).
Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan IIFS 2026 yang mengusung tema “Strengthening Islamic Finance Ecosystem to Advance Sustainable Halal Economic Growth”. Kegiatan ini mencakup peluncuran cetak biru (blueprint) pengembangan keuangan syariah, forum tingkat tinggi (high-level forum), serta konferensi keuangan syariah bertaraf internasional.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama jajaran anggota Dewan Komisioner OJK dan para pemangku kepentingan sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Andi Sudirman mengatakan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha. Potensi tersebut mencakup industri halal, makanan dan minuman halal, fesyen muslim, hingga pariwisata ramah muslim.
“Kita melihat bahwa yang mengambil peluang dalam persaingan ekonomi halal dunia bukan hanya negara-negara mayoritas muslim. Tiongkok dan Thailand, misalnya, juga mengambil peluang ini. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang kuat agar potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat berkembang lebih luas,” jelasnya.
Menurut Andi Sudirman, cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan menjadi pedoman bersama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pengembangan sektor tersebut.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lanjutnya, siap mendukung berbagai langkah kolaboratif untuk memperkuat peran pembiayaan dan instrumen keuangan syariah dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap mendukung langkah kolaboratif tersebut untuk memastikan bahwa pembiayaan dan instrumen keuangan syariah dapat menjangkau sektor riil, UMKM, serta program pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk memperkuat industri keuangan syariah. Potensi tersebut ditopang pertumbuhan aset keuangan syariah, dukungan kebijakan pemerintah, landasan regulasi, serta besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia.
Menurut Friderica, berbagai potensi tersebut perlu dikembangkan secara terpadu untuk membangun ekosistem yang saling mendukung sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Peran daerah di Indonesia, utamanya Provinsi Sulawesi Selatan, juga sangat penting dalam menyukseskan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program dan kerja sama yang dilaksanakan di daerah,” jelasnya.
Friderica menambahkan, peluncuran cetak biru ekonomi dan keuangan syariah bertujuan memberikan arah dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan industri tersebut.
Peta jalan itu mencakup visi pengembangan, penguatan kelembagaan, pengembangan produk, inovasi, serta pemanfaatan teknologi untuk memperkuat daya saing industri ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.
“Harapan kita, industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin maju. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
