MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang-diumumkan Presiden Joko Widodo pada 3 September lalu, terus menai penolakan. Aksi tolak kenaikan harga BBM tak hanya dari mahasiswa, kelompok masyarakat yang terdampak pun turun ke jalan.
Di Kota Makassar, Aliansi Masyarakat Kepulauan Makassar (AMKM) turun ke jalan, Kamis (16/9). Mereka menyayangkan langkah pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) bersubsidi.
Mereka menilai, kebijakan ini,dinilai tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Baca Juga: Dampak Kenaikan Harga BBM: Nelayan Gorut Memilih Sandarkan Kapalnya Ketimbang Melaut
“Kami dari AMKM sangat menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut. Kami menolak keras keputusan pemerintah yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat,” kata Tokoh Pemuda Kepulauan Makassar Sardi yang juga seorang akademisi dalam keterangan orasinya.
Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM mencekik kehidupan para nelayan yang menggantungkan kehidupannya di laut.
Baca Juga: Imbas Kenaikan Harga BBM, Okupansi Perhotelan Jadi Lambat
Para sopir, buruh dan lain lain, kenaikan harga BBM ini harusnya-dibarengi peningkatan upah buruh dan fasilitas publik yang memadai. Seperti negara-negara lain yang selalu menjadi rujukan perbandingan harga BBM.
Sementara di Indonesia kondisinya berbanding terbalik. “Pemerintah sebagai pihak yang memiliki fungsi state management seharusnya setiap mau mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan yang matang. Kebijakan yang mau-diambil harus-dipikirkan secara holistik. Karena kebijakan menaikkan harga BBM ini akan berdampak dari hulu hingga hilir,” tuturnya.
Baca Juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Massa Cipayung Plus Geruduk Balaikota Makassar
Sardi menegaskan AMKM menuntut pemerintah mencabut kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi ini. AMKM berencana menggalang dukungan untuk turun ke jalan hingga tuntutan itu,dipenuhi oleh pemerintah.
Sementara Tokoh Masyarakat H. Sukiman menilai bahwa kebijakan ini sama sekali memperburuk kehidupan di pulau. “Di tambah lagi tidak adanya SPBU khusus yang di siapkan pemerintah untuk menangani pasokan distribusi ke pulau,” tuturnya. (*)
