MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengaku, bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen berupaya dalam perbaikan sistem tata kelola pemerintahan. Termasuk upaya melakukan penertiban aset negara.
Hal itu,diungkapkan Andi Sudirman pada saat menerima Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV di Kantor Gubernur Sulsel, 26 September 2022.
“Kami menyampaikan, Pemprov Sulsel terus berupaya dalam perbaikan sistem tata kelola pemerintahan. Termasuk dalam penertiban aset negara,” ungkap Andi Sudirman.
Baca Juga: BKAD Di bantu APH Tertibkan Aset Pemprov Sulsel di Bulukumba
Berdasarkan data KPK, nilai MCP pada Pemprov Sulsel 2021 meningkat signifikan. Jika tahun 2020, nilai MCP berada pada angka 70,64% atau berada pada kategori biru, maka di tahun 2021, nilainya naik menjadi 84,93% atau kategori hijau.
Optimalisasi aset, kata Andi Sudirman terus dilakukan oleh Pemprov Sulsel. “Hal itu di lakukan untuk meningkatkan PAD,” ungkapnya.
Sementara itu, Person in Charge (PIC) Korsup KPK RI wilayah Sulawesi Selatan, Tri Budi Rochmanto, melaporkan mengenai Monitoring Center Prevention (MCP) Semester I Provinsi Sulawesi Selatan.
Pihaknya pun mendukung langkah Pemprov Sulsel dalam menertibkan aset milik Negara yang di kuasai oknum pihak ketiga.
Baca Juga: Sulsel Kategori Hijau Pencegahan Korupsi, Pengamat: Bukti Andi Sudirman Mampu Wujudkan Good Governance
“Kami dari Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, mengharapkan Pemprov Sulsel melakukan langkah-langkah memadai dalam proses penertiban aset. Seperti pemasangan papan bicara, sertipikasi aset dan pemanfaatan aset agar bisa fungsional serta tidak terbengkalai. Dan jika menemukan kendala-kendala, mohon di sampaikan ke kami, untuj kami bantu koordinasikan dengan instansi terkait,” jelasnya.
Selain itu untuk area manajemen ASN, pihaknya mengharapkan Pemprov Sulsel dapat mengimplementasikan merit sistem.
Adapun fokus dalam MCP, di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan Barang dan Jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak dan manajemen aset daerah. (#)
