MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Pengamat ekonomi, Prof Marzuki DEA, mengakui kebijakan yang dilakukan Pemprov Sulsel dalam hal pengendalian inflasi yang angkanya di bawah nasional sangat baik. Hal itu terbukti, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan.
Data terbaru BPS Sulsel, Jum’at, 1 Desember 2023, mencatat inflasi Year on Year (YoY) di Bulan November 2023 tercatat 2,79 persen. Sementara inflasi bulan ke bulan ( November 2023 terhadap Oktober 2023) tercatat 0,16 persen.
Bahkan angka inflasi Sulsel lebih rendah-dibandingkan Nasional. Inflasi YoY bulan November 2023 sebesar 2,79 persen lebih rendah-dibandingkan inflasi nasional 2,86 persen. Angka inflasi itu untuk pertama kali selama lima tahun terakhir yang terendah di Indonesia.
Baca Juga:Â Inflasi Sulsel Tercatat 2,79 Persen, Menurun di Bawah Rata-Rata Nasional
“Saya kira, apa yang-dilakukan Pemprov Sulsel, dengan berbagai kebijakannya bersama pihak terkait lainnya sudah sangat baik, bahkan melampaui target, sebab tingkat inflasi Sulsel lebih rendah dari nasional. Bravo Pemprov, bersama TPID dalam menciptakan stabilitas harga di Sulsel khususnya dan Indonesia umumnya,” kata Prof Marzuki DEA, Jumat, 1 Desember 2023.
Terlebih, sejumlah capaian Pemprov Sulsel dalam pengendalian inflasi. Salah satu konsen Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dengan rutin melakukan pemantauan harga dan stok di pasar-pasar. Termasuk dalam gerakan pangan murah yang telah-dilakukan Pemprov Sulsel.
“Sehingga memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat (salah satunya, TPID Award 2023). Artinya Pemprov mampu mengkoordinasi dan mengawasi berbagai kebijakan yang-dicanangkan bersama dengan pihak terkait di lembaga TPID sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing secara optimal,” tuturnya.
Baca Juga:Â Operasi Pasar Jelang Natal dan Tahun Baru di Makassar, Pj Gubernur Bahtiar Kunjungi Pasar Toddopuli
Dengan pemantauan harga dan stok yang gencar di lakukan Pj. Gubernur Sulsel dan jajaran TPID Sulsel, kata dia, maka harga-harga dan ketersediaan stok dari komoditas kebutuhan utama masyarakat dapat terkendali.
“Termasuk karena adanya kebijakan harga pangan murah untuk kelompok masyarakat yang rentan terpapar akibat kenaikan harga atau inflasi dari komoditas kebutuhan pokok mereka,” ucap Guru Besar Unhas ini.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah mengakui bahwa pencapaian ini lumayan baik. “Namun jangan terlena karena merasa sudah bagus hasilnya,” pungkasnya.
“Tetap di perlukan upaya yang konsisten dan makin luas jangkauannya sekaligus. Itu indikasi bahwa bila Pemda ada kemauan dan program yang jelas. Maka pasti ada hasil yang bisa di rasakan masyarakat,” imbuhnya. (*)
Cek berita dan artikel lain di Google News
